Wamenkum: Penerapan Pidana Kerja Sosial Sepenuhnya Kewenangan Hakim

KEMENTERIAN Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai melakukan langkah antisipasi terhadap pemberlakuan pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Salah satu bentuk kesiapan tersebut terlihat melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) terbuka, seperti kegiatan pertanian.

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), mengungkapkan bahwa program tersebut menjadi model awal penerapan sanksi alternatif bagi pelanggar hukum dengan ancaman pidana ringan.

“Sekitar satu bulan lalu, Pak Menteri Imipas sudah mengantisipasi KUHAP baru dengan program kerja sosial, seperti menanam sayur di beberapa lapas terbuka,” ungkap Eddy di Jakarta, Senin (5/1).

Baca juga : Kejagung Pastikan Seluruh Jaksa Siap Terapkan KUHP dan KUHAP yang Baru Berlaku Hari Ini

Fleksibilitas Hukuman

Menurut Eddy, langkah ini sejalan dengan semangat KUHAP baru yang menekankan pendekatan pembinaan (restoratif). Pidana kerja sosial dinilai sebagai opsi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi, asalkan ancaman pidana kasus tersebut tidak lebih dari tiga tahun.

“Pidana kerja sosial itu beraneka ragam bentuknya. Itu salah satu wujud antisipasi terhadap pemberlakuan pidana kerja sosial dalam KUHAP yang baru,” katanya.

Pembagian Tugas Eksekusi

Dalam teknis pelaksanaannya di lapangan nanti, Eddy menegaskan adanya pembagian peran yang jelas antara aparat penegak hukum. Jaksa tetap bertindak sebagai eksekutor putusan, namun proses pembinaan harian akan ditangani oleh pejabat fungsional tertentu.

Baca juga : Aturan Baru, Hukuman Mati Kini Disertai Masa Percobaan 10 Tahun

“Semua jenis pidana eksekutornya adalah jaksa. Setelah itu baru dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan,” jelasnya.

Meski infrastruktur dan program mulai disiapkan, Eddy mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Hakim akan menggunakan pedoman pemidanaan untuk menentukan apakah terdakwa layak menjalani kerja sosial atau pidana pengawasan.

“Bagaimana standarnya nanti dikembalikan kepada pertimbangan hakim melalui perumusan pemidanaan, apakah menjatuhkan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan,” tutup Eddy. (Z-10)