Kemenimipas Tutup 2025 dengan Serangkaian Terobosan di Sektor Pemasyarakatan

KEMENTERIAN Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menutup kalender 2025 dengan sederet capaian strategis yang menandai semakin matangnya kementerian baru bentukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dipimpin Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, konsolidasi organisasi berlangsung cepat, mulai dari pembenahan struktur, penguatan SDM, hingga modernisasi layanan imigrasi dan pemasyarakatan.

Sektor pemasyarakatan mencuri perhatian dengan reformasi struktural Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang digodok bersama KemenPAN-RB pada Mei lalu. Restrukturisasi tersebut disesuaikan dengan amanat UU Pemasyarakatan 2022 dan KUHP 2023 untuk menegaskan fungsi pembinaan, pembimbingan, pengamanan, perawatan, serta pengamatan.

Agus menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar penataan birokrasi, melainkan transformasi cara pandang.

Baca juga : Tiga Petugas Lapas Nusakambangan Naik Grade, SK Diserahkan Langsung Menimipas

“Pemasyarakatan harus hadir untuk memulihkan dan membina, bukan sekadar menjaga. Kita membangun sistem yang lebih manusiawi dan relevan dengan tantangan masa depan,” ujarnya.

Lompatan Kesehatan Pemasyarakatan di Nusakambangan

Salah satu gebrakan terbesar terjadi di Nusakambangan. Dengan meningkatnya jumlah narapidana berisiko tinggi dan minimnya fasilitas kesehatan, Kemenimipas mendirikan Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Kelas D Pratama. Izin operasional yang terbit pada 15 Agustus 2025 menjadikan rumah sakit ini fasilitas kesehatan pertama di pulau itu yang dirancang untuk menangani napi dengan hukuman panjang hingga pidana mati.

Pemerintah kini menyiapkan rumah sakit tersebut sebagai satuan kerja mandiri agar akses layanan medis lebih cepat dan tidak bergantung pada Lapas Batu.

Baca juga : Kemenimipas dan Polri Perkuat Sinergi Keimigrasian dan Pemasyarakatan melalui Nota Kesepahaman

“Tidak boleh ada lagi napi berisiko tinggi yang terlambat mendapat perawatan karena keterbatasan fasilitas,” tegas Agus.

Kemenimipas juga merampungkan salah satu agenda reformasi hukum terbesar tahun ini, pengalihan penuh seluruh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. Total 59 Rupbasan, 709 pegawai, dan ribuan barang bukti resmi diserahterimakan dalam dua tahap sepanjang April dan Juli.

Agus menilai langkah ini memperkuat integritas proses hukum.

“Pengelolaan barang bukti harus berada di lembaga yang paling tepat sesuai mandat konstitusi,” imbuhnya.

Konsolidasi SDM dan Aset Kemenimipas

Dari sisi kelembagaan dan SDM, Kemenimipas menyelesaikan tiga gelombang pengalihan pegawai dari Kemenkumham hingga mencapai lebih dari 56 ribu pegawai berstatus Imipas per Juli 2025. Pengangkatan CPNS POLTEKIM–POLTEKIP, formasi reguler, dan PPPK semakin memperkuat fondasi sumber daya manusia kementerian.

Penataan aset juga berjalan masif. Hingga Oktober, terdapat 707 satuan kerja dengan saldo aset aktif, sementara proses likuidasi persediaan dan alih status BMN berlangsung melalui koordinasi dengan KPKNL. Fokus pengadaan diarahkan untuk peningkatan sarana pelayanan publik, terutama imigrasi dan pemasyarakatan.

Pada aspek pengawasan, tindak lanjut rekomendasi BPK mencapai 92,16 persen—mengantarkan Inspektur Jenderal Yan Sultra meraih penghargaan BPK pada 29 Agustus.

Tahun ini, Kemenimipas juga mencatat prestasi di ranah sosial dan komunikasi publik. Pada BAZNAS Award 2025, Menteri Agus dinobatkan sebagai “Menteri Pendukung Gerakan Zakat”, sementara Kemenimipas memecahkan rekor sebagai “Pengumpul Zakat Pegawai Terbaik” dengan raihan hampir Rp1 miliar dalam enam bulan.

Di ranah digital, kanal Instagram Kemenimipas meraih Gold Winner AHI 2025. Sementara itu, tim basket Imipas meraih peringkat tiga Kapolri Cup 2025.

Perencanaan Jangka Panjang dan Zona Integritas

Kemenimipas menyelesaikan penyusunan Renstra 2025-2029 dan mengusulkan 92 satuan kerja untuk mendapat predikat WBK dan WBBM. Selain itu, kementerian mengajukan pengalihan anggaran operasional dari Kemenkumham guna memperkuat kemandirian fiskal.

Hampir seluruh capaian besar Kemenimipas berakar pada agenda transformasi pemasyarakatan, dari pembangunan rumah sakit khusus napi, reformasi UPT, pengalihan Rupbasan, hingga konsolidasi SDM.

Agus menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya hadir untuk membangun standar baru:

“Pemasyarakatan adalah wajah negara. Cara kita memperlakukan warga binaan mencerminkan kualitas kemanusiaan dan keadilan kita.”

Kemenimipas menutup tahun dengan 18 usulan pembentukan Kantor Imigrasi baru serta agenda rekonstruksi sistem pemasyarakatan yang kian progresif. 2025 menunjukkan bahwa kementerian ini tidak sekadar berpisah dari induk sebelumnya, tetapi tengah membangun identitas baru yang lebih modern dan berorientasi pelayanan. (RO/Z-10)