Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan rasuah terkait penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Konawe Utara. Peristiwa yang diselidiki itu diduga terjadi dalam rentang waktu 2013 hingga 2025.
“(Periode korupsinya dari) 2013 sampai 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (31/12).
Anang mengungkapkan, kasus tersebut diduga menyeret kepala daerah Konawe Utara pada periode terkait. Namun hingga kini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Identitas kepala daerah yang dimaksud juga belum dirinci.
Menurut Anang, terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian izin pertambangan di Konawe Utara. Bahkan, aktivitas pertambangan disebut telah memasuki kawasan hutan lindung.
“Modusnya itu memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk pembukaan tambang, memasuki wilayah hutan lindung,” ucap Anang.
Lebih lanjut, Anang menyebut dugaan rasuah dalam kasus ini bersifat berjenjang dan melibatkan lebih dari satu pihak.
“Yang bekerja sama dengan instansi terkait, gitu,” tutur Anang. (Can)
Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang meminta KPK menjelaskan kerugian negara Rp2,7 triliun dalam kasus Aswad Sulaiman yang dihentikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap pemberian izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, meminta KPK agar membuka alasan penghentian perkara tersebut secara transparan dan rinci kepada publik.
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Terdapat potensi tekanan terhadap pimpinan KPK yang tidak mampu mereka lawan.
Boyamin menilai alasan tersebut tidak konsisten dengan aktivitas tersangka setelahnya.
Keputusan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menuai kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved