Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKILKetua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh dilakukan secara terintegrasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kami sepakat penanganan pascabencana banjir dan longsor di daerah terdampak di Provinsi Aceh dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh kementerian lembaga sehingga penanganan skala nasional berjalan maksimal,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (30/12).
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai mengikuti rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI terkait penanganan banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, Gubernur Aceh, serta para bupati dan wali kota daerah terdampak.
Dasco menjelaskan, DPR RI telah membuka Posko Pemulihan Pascabencana di Aceh sebagai wujud komitmen mempercepat pemulihan di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor.
“Kami juga minta kepada kementerian lembaga untuk menempatkan PIC di Aceh sehingga koordinasi dalam percepatan pemulihan pasca bencana berjalan maksimal,” katanya.
Menurut Dasco, penempatan PIC dari masing-masing kementerian dan lembaga akan memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh serta pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Ia menambahkan, untuk wilayah yang membutuhkan penanganan khusus, DPR RI akan mengoptimalkan seluruh prasarana yang tersedia guna mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Dalam rapat koordinasi tersebut, DPR RI juga meminta laporan perkembangan terkini dari kementerian terkait, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta pihak PLN dan Telkomsel.
“Apa yang kita bahas hari ini akan kami tindaklanjuti di Jakarta sebagai bagian dari komitmen percepatan pemulihan pasca bencana di Aceh,” kata Dasco.
Lebih lanjut, Dasco yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI akan bertugas secara bergantian di Aceh untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan percepatan pemulihan pascabencana dapat terealisasi dengan optimal. (Ant/P-4)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
DPR RI membentuk Posko dan Satgas Pemulihan Bencana di Aceh. Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved