DPR Bentuk Posko dan Satgas Pemulihan Bencana, Pimpinan Bergantian Berkantor di Aceh

DPR RI telah membentuk Posko dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana sebagai langkah mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Selain itu, pimpinan DPR RI akan bergantian berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah terdampak bencana.

“Bergantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh, untuk melakukan koordinasi-koordinasi secara intens,” kata Dasco dikutip dari Antara, Selasa (30/12).

Baca juga : DPR RI Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Daerah Bencana di Sumatra melalui Lanud Halim

Menurut Dasco, DPR RI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait berkomitmen mendorong percepatan pemulihan pascabencana melalui koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Kami sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini terus mempercepat persiapan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana. Sejumlah lokasi telah memasuki tahap persiapan, sebagian masih dalam proses perhitungan, sementara beberapa titik sudah ditetapkan sebagai lokasi sementara.

Baca juga : Uang Pensiun Anggota DPR Digugat, Ini Respons Dasco

Selain huntara, pemerintah juga mulai menyiapkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap). Dalam waktu dekat, para pemangku kepentingan akan melakukan simulasi sebagai tahap awal pelaksanaan di lapangan.

“Dalam minggu ini akan dibuat simulasi agar kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah bisa segera melakukan aksi di lokasi yang sudah disepakati,” kata Dasco.

Dasco menambahkan, pemerintah masih terus melakukan pendataan terhadap desa-desa yang mengalami kerusakan berat hingga hilang akibat banjir. Pendataan tersebut dilakukan bersamaan dengan persiapan sejumlah opsi lokasi relokasi bagi warga terdampak.

“Mereka sudah berdiskusi dengan warga dan mengusulkan beberapa lokasi relokasi yang dinilai paling tepat,” kata Dasco. (Ant/P-4)