Bawaslu Dorong Standardisasi Data untuk Pengawasan Pemilu yang Berintegritas

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Data dan Informasi pada 12 hingga 14 Desember 2025 di Jakarta untuk memperkuat fondasi pengawasan pemilu. 

Rakernis ini menekankan sinergitas data dan informasi sebagai kunci mewujudkan pengawas pemilu yang berintegritas dan transparan di tengah meningkatnya ekspektasi publik.

Anggota Bawaslu RI Puadi, yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, menegaskan bahwa integritas lembaga sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikelola.

Baca juga : Bangun Data Informasi Bawaslu Jadi Pusat Kecerdasan Pengawasan Pemilu

"Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergitas data dan informasi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari upaya menjaga integritas pengawasan pemilu," ujar Puadi, melalui keterangan resmi, Sabtu (13/12).

Untuk menjawab tantangan di era digital, Bawaslu berkolaborasi dengan sejumlah lembaga strategis. Bawaslu mendorong standardisasi data pengawasan agar selaras dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, melalui pelatihan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Satu Data Indonesia.

Selain itu, aspek keamanan informasi menjadi perhatian utama. Bawaslu memperkuat kebijakan keamanan siber melalui strategi mitigasi risiko dan mendorong pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sebagai infrastruktur digital. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) untuk melindungi data dari ancaman siber, manipulasi, dan kebocoran.

Baca juga : Memperkuat Daya Pengawasan Bawaslu

PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Bawaslu, Henry Dwi Prastowo, menyebut bahwa Rakernis ini merupakan investasi jangka panjang. 

"Integrasi data, penguatan keamanan siber, dan keterbukaan informasi publik adalah fondasi pelayanan informasi Bawaslu kepada masyarakat," ungkap Henry.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Bawaslu memberikan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025. Penghargaan ini bertujuan mendorong konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penganugerahan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berhasil meraih peringkat pertama, diikuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di peringkat kedua, dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di peringkat ketiga. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Bawaslu di daerah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. (Z-1)