Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Integrasi Data dan Investasi: Kunci Masa Depan Sistem CRVS Indonesia

Basuki Eka Purnama
23/1/2026 20:29
Integrasi Data dan Investasi: Kunci Masa Depan Sistem CRVS Indonesia
Dialog Kebijakan bertajuk “CRVS di Indonesia: Analisis Kebutuhan Biaya dan Arah Strategis Masa Depan” yang diselenggarakan Lembaga Demografi FEB UI (LD FEB UI) di Jakarta, Kamis (22/1). (MI/HO)

PENGUATAN sistem Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) di Indonesia dinilai semakin mendesak. Tanpa perencanaan biaya yang terukur dan strategi jangka panjang, upaya pembenahan sistem data kependudukan ini berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Isu krusial ini mengemuka dalam Dialog Kebijakan bertajuk “CRVS di Indonesia: Analisis Kebutuhan Biaya dan Arah Strategis Masa Depan” yang diselenggarakan Lembaga Demografi FEB UI (LD FEB UI) di Jakarta, Kamis (22/1). 

Forum yang didukung oleh Global Health Advocacy Incubator (GHAI) ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan kebijakan CRVS nasional.

Tantangan Fragmentasi Data

Saat ini, fungsi registrasi sipil dan statistik hayati di Indonesia masih terfragmentasi. Civil Registration (CR) dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, sementara Vital Statistics (VS) berada dalam masa transisi di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Pemisahan institusional ini menyebabkan belum terbangunnya sistem pertukaran data yang otomatis dan terintegrasi.

Turro Selrits Wongkaren, Ph.D., peneliti LD FEB UI, menegaskan bahwa analisis biaya adalah fondasi penting untuk penguatan sistem. 

Melalui kajian CRVS Costing in Indonesia, pihaknya mengestimasi kebutuhan investasi agar penguatan sistem dapat dilakukan secara konsisten. 

Senada dengan hal tersebut, Alfina Fasriani dari BPS memaparkan bahwa investasi pada CRVS bukan sekadar beban biaya, melainkan langkah strategis yang memiliki efektivitas jangka panjang (cost-effectiveness).

Kualitas di Atas Kuantitas

Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Teguh Sugiyarto, menyoroti bahwa fokus utama seharusnya bukan lagi sekadar angka cakupan.

“CRVS bukan semata persoalan seberapa besar coverage-nya, tetapi juga mencakup kualitas data, konsep, klasifikasi, serta metode pengumpulan data agar dapat diturunkan menjadi indikator statistik yang sahih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan lintas lembaga sangat penting untuk memastikan keseragaman konsep dan kompatibilitas data di lapangan.

Perspektif Global dan Implementasi Lokal

Dari sisi global, perwakilan UNESCAP dan World Bank menekankan bahwa digitalisasi serta integrasi dengan fasilitas kesehatan adalah kunci keberhasilan di banyak negara. 

Sistem CRVS yang kuat adalah investasi jangka panjang untuk perlindungan hak dasar penduduk dan perencanaan pembangunan yang presisi.

Di tingkat domestik, pemerintah terus berupaya menutup celah disparitas data. Ditjen Dukcapil kini menggencarkan program "layanan jemput bola" di 12 provinsi dengan tingkat kepemilikan dokumen rendah. 

Tantangan di lapangan juga dijawab dengan inovasi lokal, seperti yang dilakukan Kabupaten Wonogiri melalui layanan administrasi berbasis kearifan lokal untuk menghadapi isu penuaan penduduk.

Menuju Sinkronisasi Nasional

Meski tantangan perbedaan regulasi dan definisi operasional antar-kementerian masih membayangi, dialog ini menegaskan satu komitmen kolektif: 

CRVS yang kuat membutuhkan investasi terukur dan koordinasi lintas sektor yang solid. Dengan data yang terintegrasi, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kokoh bagi pelayanan publik dan perlindungan hak sipil seluruh masyarakat. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya