PBNU Ubah Agenda Rapat Pleno Menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan mengalihkan agenda Rapat Pleno yang sedianya digelar pada Kamis (11/12) di Gedung PBNU, menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek konstitusional organisasi serta situasi bencana yang membutuhkan penanganan segera.

Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, menyampaikan bahwa undangan Rapat Pleno telah dikirim melalui surat resmi bernomor 4803/PB.01/4.I.01.01/99/12/2025 kepada seluruh peserta. Total 108 peserta diundang, terdiri dari 2 Mustasyar, 17 pengurus Syuriyah, 9 A’wan, 28 pengurus Tanfidziyah, 11 ketua lembaga, 8 pimpinan badan otonom, serta 33 peserta yang hadir secara daring. Jumlah tersebut telah memenuhi syarat kuorum sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Perkumpulan.

Amin juga menegaskan bahwa undangan kepada Rais Aam telah disampaikan dan dikonfirmasi melalui komunikasi personal. Namun hingga keterangan pers dirilis, belum ada kepastian kehadiran.

Baca juga : PBNU Benarkan Pemecatan Gus Yahya Sebagai Ketum Terkait Aliran Dana Rp100 Miliar

“Meskipun syarat formal telah terpenuhi, Ketua Umum bersama peserta rapat sepakat untuk tetap taat pada ketentuan organisasi dengan mengubah forum Pleno menjadi rapat koordinasi,” kata Amin, Kamis (11/12). 

Perubahan agenda ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi kebencanaan di Sumatra dan sejumlah wilayah lain yang memerlukan respons cepat serta koordinasi terpadu. Forum pun diarahkan untuk merumuskan langkah PBNU dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Selain itu, forum ini juga menyinggung dinamika internal PBNU yang tengah berlangsung. Amin menegaskan bahwa penyelesaian masalah internal akan tetap ditempuh melalui jalur islah, mengikuti arahan para kiai sepuh dalam tiga pertemuan penting: silaturahmi alim ulama di kantor PBNU (23 November 2025), musyawarah mustasyar dan masyayikh di Pesantren Al-Falah Ploso Kediri (30 November 2025), serta pertemuan di Pesantren Tebuireng Jombang (6 Desember 2025).

“Seluruh arahan para kiai sepuh menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi dan memastikan kepemimpinan berjalan hingga Muktamar berikutnya,” kata Amin.

Dengan pertimbangan tersebut, PBNU secara resmi mengubah agenda hari ini dari Rapat Pleno menjadi Rapat Koordinasi Penanganan Kebencanaan. “Semoga keputusan ini dapat dipahami seluruh pihak sebagai ikhtiar PBNU dalam menjaga ketertiban organisasi sekaligus tanggap terhadap kebutuhan umat,” kata Amin. (P-4)