Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12) malam. Salah satu agenda rapat pleno yaitu menentukan Pj Ketua Umum PBNU baru menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Berdasarkan pantauan, rapat pleno ini dihadiri oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar. Kemudian, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
Rapat pleno ini juga dihadiri langsung oleh Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Ketua Umum Dewan Pembina Pengurus Pusat (PP) Muslimat Khofifah Indar Parawansa.
Diketahui, rapat pleno Pengurus Besar NU kali ini digelar untuk menetapkan Pj Ketua Umum PBNU. Ketua PBNU Bidang Pendidikan Mukri menjelaskan pleno PBNU pekan depan akan dihadiri oleh seluruh pengurus, baik jajaran Syuriyah maupun Tanfidziyah plus badan otonom dan lembaga.
Mukri menjelaskan, penunjukan PJ ini penting untuk mempersiapkan agenda PBNU selanjutnya, yakni Muktamar NU yang akan dilaksanakan tahun depan. "PJ harus berjalan, dipersiapakan untuk muktamar NU selanjutnya," bebernya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/12).
Sebelumnya, konflik tengah melanda internal PBNU. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Miftachul, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum. Hasil keputusan rapat harian Syuriyah menyebut alasan pencopotan Gus Yahya, yakni terlibat jaringan Zionis dan soal tata kelolah keuangan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran.
Namun, Gus Yahya menolak pemberhentian tersebut. Ia menilai Rais Aam PBNU tidak berwenang memberhentikan ketua umum. Ia menegaskan pemberhentian ketua umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui muktamar. (Faj/P-3)
Imbauan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi menjelang Hari Raya.
Gubernur Khofifah dukung RSUD Dr Soetomo di konferensi ACGME Amerika Serikat guna tingkatkan kualitas pendidikan tenaga medis Jatim standar internasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Jembatan Bubak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Kamis (19/2) malam
DI awal bulan suci Ramadan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi mendadak (sidak), di Pasar Tradisional Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/2).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa 850 Bunda Ojol dan 455 jemaah di Islamic Center Surabaya jelang Ramadhan 1447 H, serahkan bantuan Baznas dan paket sembako.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai persaudaraan meskipun ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan.
Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, menanggapi pernyataan kubu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menyebut rapat pleno di Hotel Sultan tidak sah.
KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum PBNU di tengah panasnya konflik internal. Berikut profil lengkap KH Zulfa Mustofa
Putri Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma’ruf Amin, meluruskan pernyataan Zulfa Mustofa yang sebelumnya mengeklaim telah memperoleh restu menjadi Pj Ketum PBNU
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
PBNU menyebut Rapat Pleno tersebut tidak hanya melanggar AD/ART, tetapi juga mengabaikan arahan tegas dari para kiai sepuh dan Mustasyar.
Rapat pleno PBNU menetapkan Wakil Ketua Umum KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved