Komite Reformasi Polri Diharapkan Objektif dan Lahirkan Solusi Konkret

FRONT Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menilai Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga Polri sebagai representasi sipil. Ketua Umum FPIR Fauzan Ohorella mengatakan Prabowo menjaga Polri sebagai representasi sipil dengan melakukan reformasi budaya. 

Menurut Fauzan, rujukan utama reformasi Polri adalah Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara perlahan mewujudkan reformasi Polri.

"Presisi Kapolri harus menjadi roh perbaikan dan pembenahan institusi. Membangun sel-sel baru untuk menjalankan amanat cita-cita reformasi, yang menjadi bagian perjuangan dari rakyat. Menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme penegakan hukum Polri," kata Fauzan melalui keterangannya, Sabtu (6/12).

Baca juga : Pengamat Sebut Komite Reformasi Polri Terancam Terjebak Analisis Berlebihan, Ini Alasannya

Fauzan menegaskan, pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto harus dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara dalam upaya pembenahan institusi Polri. Menurut Fauzan, Komite Reformasi Polri adalah amanat yang diberikan oleh negara untuk melakukan restorasi secara menyeluruh pada institusi Polri. 

"Rakyat sebagai ayah kandung reformasi, harus menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan oleh para Komite. Tidak tergesa-gesa, namun strategis untuk satu tujuan, yakni mengembalikan amanah reformasi, terkait institusi Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. Sebab perbaikan butuh penglihatan secara detil dan menyeluruh; tentang kesejahteraan, moral, serta etika anggota Polri," katanya.

"Komite Reformasi Polri harus sangat objektif, sehingga dapat memunculkan solusi konkret dalam mengambil kebijakan strategis terhadap institusi. Tidak tendensi akibat degradasi tekanan atau intervensi publik. Sebab Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat," tambahnya. 

Pada kesempatan itu, Dosen Hukum Tata Negara (HTN) di Universitas Jaya Baya, Rorano, mengatakan Presiden Prabowo selalu memberikan sinyal kuat terhadap prilaku KKN yang telah melahirkan kemiskinan secara struktural pada bangsa dan negara. 

"Kebijakan Presiden Prabowo untuk membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi pendidikan masa depan generasi kita. Inilah perwujudan konkret bahwa negara harus selalu hadir dan sigap dalam membangun Indonesia Raya," pungkas Rorano.(H-2)