Konflik NU Jangan Dibiarkan Berlarut, Segera Islah atau Percepat Muktamar

Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli mengaku prihatin atas konflik terbuka yang terjadi di antara para elit Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurutnya, perpecahan di ormas sebesar NU ini berpotensi merusak citra organisasi dan harus segera diselesaikan.

Lili Romli menekankan bahwa konflik di tingkat elit berpotensi menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat luas yang selama ini menjadikan NU sebagai tumpuan.

"Ya sangat disayangkan, ormas besar yang menjadi tumpuan masyarakat luas, terjadi konflik di antara para pengurus atau elitnya. Tentu ini hal yang tidak baik dan bisa muncul presepsi negatif dari masyarakat terhadap NU," ujar Lili Romli, melalui keterangannya, Senin (1/12).

Baca juga : Gus Yahya Sambut Seruan Islah para Kyai Sepuh NU

Ia berharap konflik tersebut tidak berlarut-larut dan tidak berdampak pada perpecahan hingga ke tingkat bawah. Ia meminta agar pengurus di tingkat daerah tetap bersatu dan tidak terpolarisasi. "Para pengurus di tingkat bawah tetap bersatu dan solid, tidak terbelah," harapnya.

Untuk mengakhiri gejolak internal, Lili Romli menawarkan dua opsi. Opsi pertama adalah melalui jalan islah atau rekonsiliasi seperti yang telah disarankan oleh para kiai sepuh.

"Saya kira untuk mengakhiri konflik, seperti yang disarankan para kiai sepuh, harus islah atau mengadakan rekonsiliasi untuk bersatu kembali dalam satu barisan," jelasnya.

Baca juga : Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga Pecat Gus Gudfan

Jika jalan islah menemui jalan buntu, opsi kedua yang harus ditempuh adalah memajukan Muktamar untuk memilih pimpinan baru, baik untuk Syuriah maupun Tanfidziyah.

Lili Romli menekankan bahwa mencari figur baru yang netral menjadi kunci agar Muktamar yang dipercepat dapat menyelesaikan masalah, bukan sekadar memindahkan arena konflik.

"Pihak-pihak yang berkonflik tidak maju lagi, tetapi mencari figur lain," tegas Lili Romli.

Diketahui, konflik tengah melanda internal PBNU. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menegaskan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Menurut Miftach, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum. Hal itu disampaikan Miftach usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/11).

Miftach mengatakan untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat.

Sementara itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, baik secara de jure maupun de facto. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, jabatan Ketua Umum PBNU hanya dapat diganti melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, sehingga tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain.

Ia menambahkan bahwa secara de facto, dirinya juga masih menjalankan tugas-tugas sebagai Mandataris Muktamar Ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021–2026/2027. Agenda program serta pelayanan organisasi PBNU tetap berjalan sebagaimana mestinya. (P-1)