DPR Resmi Sahkan RUU KUHAP Jadi Undang-Undang

DPR Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (18/11).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?” tanya Puan yang disambut pernyataan “setuju” dari para anggota DPR. 

Baca juga : Ketum Pepdhi Sebut Perubahan RUU KUHAP Urgent, Ini Alasannya

Puan berharap publik yang masih menolak proses legislasi tersebut tidak termakan hoaks terkait substansi KUHAP baru yang disahkan. Ia mengatakan Komisi III DPR telah menjelaskan soal hoaks yang beredar di media sosial. 

“Penjelasan dari Ketua Komisi III saya kira cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu, semua hoaks itu tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian kita sama-sama bisa pahami,” kata Puan.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjabarkan 4 informasi yang beredar di medsos terkait peran polisi tanpa izin hakim dalam RUU KUHAP.

Baca juga : Ketua Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU KUHAP akan Transparan dan Partisipatif

Pertama, terang dia, polisi bisa diam-diam menyadap, merekam dan mengutak-atik alat komunikasi digitalmu tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Kedua, polisi bisa membekukan sepihak tabungan dan semua rekening onlinemu. Ketiga, polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronikmu.

Keempat, polisi bisa menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana.

Habiburokhman membantah empat kabar itu. Ia menyebut aturan soal penyadapan tak diatur oleh KUHAP baru, melainkan melalui undang-undang tersendiri. 

"Kami perlu klarifikasi bahwa menurut Pasal 135 ayat (2) KUHAP yang baru, hal ihwal penyadapan itu tidak diatur sama sekali dalam KUHAP, tapi akan kita atur di UU tersendiri yang membahas soal penyadapan," kata Habiburokhman.

"Sejauh ini kalau dari pembicaraan lintas fraksi di Komisi III hampir semua fraksi, bahkan semua fraksi menginginkan penyadapan itu nanti diatur secara sangat hati-hati dan harus dengan izin ketua pengadilan," tambahnya

Sedangkan terkait pemblokiran rekening, Habiburokhman membantah jika polisi bisa melakukan pemblokiran tanpa izin pengadilan.

"Kami perlu sampaikan bahwa menurut Pasal 139 ayat (2) KUHAP baru yang insyallah ini akan disahkan semua bentuk pemblokiran tabungan, data di drive dan sebagainya, harus dilakukan dengan izin hakim ketua pengadilan," ungkapnya.

Sementara itu, soal penyitaan oleh polisi, Habiburokhman menegaskan jika setiap penyitaan yang dilakukan oleh aparat mesti izin ketua pengadilan negeri.

"Menurut Pasal 44 KUHAP baru yang akan kita sahkan ya, bahwa semua bentuk penyitaan itu harus dengan izin ketua pengadilan negeri. Jadi tidak benar," ungkapnya.

Habib membantah adanya kabar polisi bisa menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Ia mengatakan penangkapan harus didasarkan minimal 2 alat bukti.

"Hal ini juga tidak benar, bahwa menurut Pasal 93 dan Pasal 99 KUHAP baru penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan minimal 2 alat bukti. Sementara penahanan nanti kita jelaskan diatur lebih rinci," imbuhnya. (H-4)