PKB Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Gubernur Riau, Ingatkan Kader Junjung Integritas

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan keprihatinan atas penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

“Kami terhadap kader pasti turut prihatin dan menyampaikan rasa kepedulian, bahwa kok bisa terjadi seperti ini ya di kader kami,” ujar Cucun di Jakarta, Selasa (5/11).

Baca juga : Kemendagri Tunjuk Wagub Jalankan Tugas Gubernur Riau

Menurut Cucun, kasus yang menimpa Abdul Wahid harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader PKB, terutama mereka yang memegang jabatan publik, agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas.

“Kita juga melihat ini sebagai pengingat kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah, atau yang sekarang berada di eksekutif maupun legislatif, agar menjadikan kejadian ini catatan penting. Jangan sampai ada lagi tindakan yang bisa mengarah kepada hal-hal seperti yang dialami sahabat kita ini,” tegasnya.

Cucun menegaskan, PKB meminta agar lembaga antirasuah membuka kasus tersebut secara transparan. Ia berharap tidak ada pihak lain yang berlindung di balik kasus yang menjerat kadernya itu.

Baca juga : Dugaan Korupsi Gubernur Riau Berawal dari Laporan Masyarakat

“Nanti tolong dibuka seterang-terangnya siapa saja yang terlibat. Jangan sampai karena kader kami sekarang tidak punya kekuatan apa-apa, lalu seolah-olah diposisikan sendirian. Kami ingin tahu juga siapa yang di balik ini semua,” ujar Cucun.

Terkait kemungkinan pemberian bantuan hukum bagi Abdul Wahid, Cucun mengatakan hal itu belum dibahas secara resmi di internal partai. 

“Kita belum bicarakan itu. Nanti kita lihat seperti apa karena kami juga harus minta arahan dulu dari pimpinan, termasuk Ketua Umum. Langkah-langkah yang diambil akan dibicarakan di DPP,” tuturnya.

Sementara mengenai sanksi terhadap Abdul Wahid, Cucun menyebut keputusan partai masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

“Kita belum bicara masalah itu (sanksi). Bantuan hukum saja belum kita bahas, jadi semuanya akan dirapatkan dulu di DPP,” pungkasnya.(H-2)