Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan adanya usulan Pemberian gelar Pahlawan kepada Mantan President ke-2 Republic Indonesia Suharto.
Mantan aktivis KNPI Bengkulu itu menilai atas dedikasi kepemimpinan Nasional di Negara yang besar ini, idelanya semua Mantan president RI yang Telah meninggal dunia layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.
"Saya secara pribadi berpandangan bahwa setiap pemimpin bangsa adalah Pahlawan. Bahwa sebagai manusia adalah wajar jika terdapat kekurangan. Kita mengenal istilah Mikul duwur mendam jero, itu filsafat kebangsaan yang harus dijadikan rujukan kita," ujar Sultan di kantor pimpinan DPD RI saat ditanya perihal wacana menjadikan President Suharto sebagai Pahlawan Nasional.
"Para pemimpin bangsa di setiap generasi tentu memiliki reputasi dan legacy yang berbeda, tergantung suasana sosial dan politik nasional serta tantangan geopolitik. Tapi mereka memiliki kesamaan visi yang luhur, yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan cita-cita Nasional, keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", ungkap Sultan.
Menurutnya, Pahlawan Nasional bukan merupakan sosok yang tanpa cela politik. Mereka juga manusia biasa, demikian pula dengan para presiden kita sebelumnya. Mereka memiliki sisi lain yang harus kita maknai sebagai sebuah pelajaran berharga dalam membangun bangsa.
"Tidak ada ruginya jika para pemimpin bangsa ini diberikan gelar Pahlawan Nasional. Tidak pantas kita yang hanya mengisi kemerdekaan ini memperdebatkan sisi lemah para pemimpin yang telah berjasa dalam membangun bangsa dan negara, sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa para pemimpinnya di masa lalu", tegas Sultan. (Adv)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
Secara natural, sawit merupakan sumber daya ekonomi yang inklusif dan efektif menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin juga mengambil inisiatif pribadi dengan mengirimkan bantuan khusus ke Kota Langsa, Aceh, salah satu daerah yang dilaporkan lumpuh total.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci dalam plenary Investment Forum pada gelaran COP ke-30 di Brazil.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, kembali menegaskan kiprahnya sebagai jembatan strategis antara daerah dan pusat setelah menerima CNN Award 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved