Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Bawaslu RI Puadi meluncurkan buku yang berjudul Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Puadi menjelaskan bahwa karyanya merupakan pengembangan dari disertasi doktoralnya. Buku tersebut lahir dari pengalaman langsung dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang menyaksikan pelbagai dinamika dan konflik kepentingan di tiap tahapan pemilu.
“Buku ini dibuat atas kegelisahan dan keinginan saya untuk menelusuri bagaimana para aktor, Bawaslu, KPU, partai politik, penegak hukum, hingga masyarakat berinteraksi dan beradu kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing,” ujar Puadi saat bedah buku yang digelar di Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).
Puadi menambahkan, sejumlah isu penting turut diangkat dalam bukunya, seperti daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, politik uang, dan keterwakilan perempuan 30 persen. Semua isu tersebut dinilai merupakan titik krusial yang menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Menurut Puadi, karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai refleksi akademik, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola demokrasi di Indonesia.
“Sengaja buku ini didesain sebagai bahan rujukan. Apalagi setelah keluarnya Putusan MK Nomor 135 dan 104, perlu ada pemahaman baru tentang bagaimana rekomendasi Bawaslu terhadap KPU bisa diakomodasi dalam proses penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Puadi juga menekankan pentingnya penguatan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
"Ke depannya, Bawaslu harus terus memperkuat eksistensinya sebagai lembaga yang dipercaya publik. Media juga memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi tentang misi perbaikan demokrasi di setiap tahapan pemilu,” tegasnya. (E-4)
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved