Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Bawaslu RI Puadi meluncurkan buku yang berjudul Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Puadi menjelaskan bahwa karyanya merupakan pengembangan dari disertasi doktoralnya. Buku tersebut lahir dari pengalaman langsung dirinya sebagai penyelenggara pemilu yang menyaksikan pelbagai dinamika dan konflik kepentingan di tiap tahapan pemilu.
“Buku ini dibuat atas kegelisahan dan keinginan saya untuk menelusuri bagaimana para aktor, Bawaslu, KPU, partai politik, penegak hukum, hingga masyarakat berinteraksi dan beradu kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing,” ujar Puadi saat bedah buku yang digelar di Jakarta Selatan, Sabtu (1/11).
Puadi menambahkan, sejumlah isu penting turut diangkat dalam bukunya, seperti daftar pemilih tetap (DPT), netralitas ASN, politik uang, dan keterwakilan perempuan 30 persen. Semua isu tersebut dinilai merupakan titik krusial yang menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Menurut Puadi, karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai refleksi akademik, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola demokrasi di Indonesia.
“Sengaja buku ini didesain sebagai bahan rujukan. Apalagi setelah keluarnya Putusan MK Nomor 135 dan 104, perlu ada pemahaman baru tentang bagaimana rekomendasi Bawaslu terhadap KPU bisa diakomodasi dalam proses penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Puadi juga menekankan pentingnya penguatan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
"Ke depannya, Bawaslu harus terus memperkuat eksistensinya sebagai lembaga yang dipercaya publik. Media juga memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi tentang misi perbaikan demokrasi di setiap tahapan pemilu,” tegasnya. (E-4)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved