Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sebelumnya Saraswati sudah mendapatkan apresiasi karena memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya kritik publik. Ia mengatakan publik melihat Saraswati sebagai sosok yang tidak haus jabatan.
Namun, apresiasi itu sirna ketika akhirnya Saraswati tetap menjadi anggota DPR berdasarkan keputusan Partai Gerindra dan MKD. "Jika akhirnya Saras menerima keputusan Partai yang dikukuhkan oleh MKD untuk kembali jadi anggota DPR, maka publik benar-benar di-prank oleh Saras, Gerindra dan MKD," katanya di Jakarta, hari ini.
Lucius menilai MKD memang tak bisa sepenuhnya disalahkan atas keputusan menolak pengunduran diri Saraswati, karena hanya mengikuti keputusan Partai Gerindra. Ia menilai MKD menjalankan proses administratif.
Lebih lanjut, Lucius menilai keputusan MKD ini akan berdampak pada citra Saraswati. Ia mengatakan sebelumnya Saraswati menuai simpati publik karena dianggap punya integritas sebagai anggota DPR karena mengundurkan diri.
Ia mengatakan simpati itu akan berbalik menjadi antipati, karena Saraswati tidak konsisten dengan sikap pribadinya yang mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya secara personal ke publik terkait pernyataannya yang dianggap melukai hati rakyat.
"Keputusan diri Saraswati akan ditertawakan jika ia menyerah dengan keputusan partai yang nampaknya tak berani menerima pengunduran diri Saraswati karena alasan yang sentimentil. Dengan menolak pengunduran diri Saraswati, Partai Gerindra juga tidak bisa menghargai keputusan kader yang diambil untuk memuliakan rakyat," katanya.
Lucius menilai Partai Gerindra hanya peduli pada kepentingan internal. Ia menilai Partai Gerindra tidak peduli dengan pelajaran dan etika publik yang bisa diambil dari kisah pengunduran diri Saraswati.
"Sayang sekali Gerindra yang justru tak menjadikan momentum pengunduran diri Saraswati sebagai sebagai contoh bagi kader-kadernya untuk menjadikan etika dan moral sebagai landasan utama dalam berpolitik," katanya. (P-1)
Mengaktifkan seseorang yang sudah mengundurkan diri itu bukan sesuatu yang tepat. Pasalnya, pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab pada tugasnya.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan perkara lima anggota DPR RI nonaktif disetujui untuk ditindaklanjuti karena telah memenuhi ketentuan tata beracara MKD.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengunjungi Polres Brebes, Jawa Tengah, Senin (29/9) untuk sosialisasi sekaligus memperkuat sinergi dan sosialiasi tugas pokok lembaga.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal para legislator yang dinonaktifkan berpeluang aktif kembali. Dasco mengatakan penonaktifan tersebut hanya awal sebelum ke MKD.
Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved