Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bersama rombongan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/10). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka audiensi untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di sektor haji dan umrah.
"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Kementerian Haji dan Umrah, dalam kerangka pencegahan korupsi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (3/10).
Menurut Budi, upaya ini penting mengingat sektor haji kerap menjadi sorotan. KPK saat ini juga tengah mengusut dugaan praktik korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk soal pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
"Mengingat terkait penyelenggaraan ibadah haji ini, KPK tidak hanya mendukung melalui upaya-upaya penindakan saja, namun juga pencegahan, salah satunya melalui kajian untuk memotret titik-titik rawan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem dalam penyelenggaraan ibadah ini," ucap Budi.
Meski belum merinci isi pembahasan audiensi, Budi menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menutup celah terjadinya praktik korupsi di sektor haji dan umrah.
"KPK berharap melalui kedua pendekatan tersebut, penindakan dan pencegahan, menjadi pemantik bagi perbaikan salah satu pelayanan publik ini," ujar Budi. (P-4)
Menhaj Mochamad Irfan Yusuf menegaskan proses seleksi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat tahun 1447H/2026M akan berlangsung bersih, transparan,
Kemenhaj menunda seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat bencana banjir dan longsor. Jadwal baru akan diumumkan setelah kondisi membaik.
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberikan respons keras terkait tuduhan dugaan korupsi dalam penunjukan dua syarikah haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan BPIH tahun 1447 H/2026 M mengalami penurunan
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan meminta pendampingan KPK untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai aturan.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved