Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Staf Khusus Presiden ke-7 Joko Widodo, Arif Budimanta, yang saat ini merupakan Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah, meninggal dunia pada Sabtu, pukul 00.06 WIB.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy saat dihubungi di Jakarta, hari ini, membenarkan kabar meninggalnya Arif Budimanta. "Betul, saya sedang di rumah duka," kata Muhadjir yang di pemerintahan saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji.
Rumah duka almarhum Arif Budimanta berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Arif Budimanta turut dikenal sebagai seorang ekonom yang aktif mempublikasikan pemikirannya terhadap isu-isu pembangunan, UMKM, dan ekonomi moneter baik di media massa maupun di forum-forum internasional.
Selain menjadi Stafsus Presiden era pemerintahan Jokowi, Arif juga pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional/penasihat Presiden di Bidang Ekonomi dan Industri pada 2016-2019.
Ia juga pernah membantu Kementerian Keuangan saat menjadi Senior Advisor Menteri Keuangan pada 2014-2016. Kemudian kiprahnya berlanjut saat menjadi Tim Ahli Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014-2019.
Di politik, Arif juga di antaranya tercatat pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014 di komisi yang membidangi keuangan, moneter, perencanaan dan pengawasan pembangunan dari Fraksi PDI Perjuangan.(Ant/P-1)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved