Mahfud MD: Kalau Ada yang Makar, Tangkap Saja

MANTAN Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut adanya dugaan makar dalam aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu.

Menurut Mahfud, pernyataan Presiden Prabowo tersebut harus dibuktikan secara hukum. “Kalau ada makar, tangkap saja. Makar itu jelas diatur dalam KUHP," papar Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (4/9). 

Menurut dia, yang disebut makar, pertama, menggulingkan pemerintah yang sah. Kedua, menghalangi presiden dan wakil presiden menjalankan tugas. 

Baca juga : Media Asing Soroti Kunjungan Prabowo ke Beijing di Tengah Gejolak Protes di Indonesia

"Apakah ada ke arah itu, saya tidak tahu. Pemerintah lebih tahu,” jelas dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitus itu menyoroti gelombang demonstrasi yang belakangan ini terjadi muncul secara organik dari keresahan publik sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang belum ditanggapi serius.

Namun, Mahfud menduga gerakan itu kemudian ditunggangi pihak tertentu.

Baca juga : Prabowo harusnya Evaluasi Kebijakan, bukan Tuduh Makar dan Terorisme

"Demo ini aslinya organik, ada alasan-alasan yang muncul dari bawah. Cuma kemudian ada yang menunggangi, tapi itu berbeda dengan mendalangi. Kalau mendalangi berarti merencanakan dan menggerakkan, sedangkan ini tidak,” terang dia.

Ia menambahkan bahwa keresahan masyarakat muncul karena akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak ditanggapi serius. 

“Kadang (kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah itu) malah diketawakan, disindir, atau disepelekan. Inilah yang akhirnya memicu gerakan organik,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengatakan, DI Yogyakarta merupakan barometer kondisi nasional. Jika situasi di Yogyakarta memanas, biasanya akan berpengaruh pada daerah lain di Indonesia. Sebaliknya, jika Yogyakarta tetap kondusif, maka stabilitas nasional bisa lebih terjaga.

“Oleh sebab itu mari kita jaga Yogyakarta agar tidak timbul situasi yang chaos,” ujar Mahfud yang sekarang menjadi Parampara Praja DIY sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Mahfud MD, Kamis (04/09) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi insiden pelemparan bom molotov dan batu ke sejumlah pos polisi di Yogyakarta pada Kamis pagi. Menurutnya, insiden ini menjadi ujian bagi masyarakat dan aparat untuk menjaga ketertiban. (AT/P-4)