Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem menegaskan bahwa akun X dengan nama Sahroni Berdikari bukan milik Ahmad Sahroni. Ketua Fraksi Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, memastikan akun dengan username @SahroniNasDem tersebut palsu.
"Konten yang dipublikasikan: cenderung provokatif, menyesatkan, serta memuat opini yang berpotensi menimbulkan keresahan publik," kata Viktor dikutip dari laman resmi Partai NasDem, Senin (1/10),
Ia menegaskan, seluruh informasi, opini, maupun pernyataan dari akun palsu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, Fraksi NasDem mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan dari akun palsu.
"Fraksi Partai NasDem mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital," ujarnya.
Pantauan Media Indonesia, akun tersebut kerap menyampaikan unggahan seolah-olah membela diri sebagai Ahmad Sahroni.
Sebelumnya, DPP Partai NasDem telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem. Keduanya dinonaktifkan setelah pernyataan mereka dinilai mencederai perasaan publik. (P-4)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyebut keputusan Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI sudah sesuai mekanisme yang ada.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved