Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
GELOMBANG protes publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhir-akhir ini menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja parlemen dan menjadi sinyal perlunya evaluasi mendalam terhadap proses rekrutmen politik di Indonesia.
Wakil Direktur Law Connection La Ode Muh Djasmin menekankan bahwa calon anggota DPR sebaiknya memiliki kualifikasi minimal S2 dan pembatasan masa jabatan maksimal tiga periode sebagai langkah penting untuk mencegah oligarki politik dan meningkatkan kualitas legislatif.
"Pembatasan masa jabatan dapat memungkinkan regenerasi anggota DPR, menghadirkan gagasan segar, dan mendorong munculnya kader yang kompeten serta akuntabel. La Ode menambahkan bahwa gelombang protes publik menunjukkan kegagalan partai politik dalam menyeleksi calon secara efektif, karena partai belum mampu menempatkan kandidat berbasis kompetensi dan dedikasi publik," paparnya, Jakarta, Senin (1/9).
La Ode Djasmin menekankan bahwa perbaikan DPR tidak hanya bergantung pada individu calon, tetapi harus dilakukan pada arsitektur sistem rekrutmen politik. Ia menyebutkan beberapa praktik global yang bisa menjadi referensi. Open primary di Amerika Serikat, yang memberi hak pemilih menentukan kandidat partai. Open list ala Finlandia dan Brasil, yang mendorong partai mengajukan kandidat kompeten dengan rekam jejak jelas.
Fit and proper test oleh lembaga independen di Inggris, untuk memeriksa integritas dan rekam jejak calon anggota. Menurut La Ode, gelombang protes publik saat ini bukan ancaman, melainkan alarm demokrasi, yang jika tidak ditanggapi dengan langkah nyata, akan membuat DPR semakin jauh dari rakyat.
Law Connection menyerukan seluruh partai politik dan lembaga terkait untuk menata kembali mekanisme seleksi calon anggota legislatif demi terciptanya DPR yang representatif, berintegritas, dan berkompetensi. (Cah)
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved