Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan demonstrasi adalah hak konstitusional, tapi jangan sampai keluar jalur dan merugikan masyarakat.
"Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di kabupaten/kota hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman bangsa. Kepada para demonstran, tetaplah fokus pada tujuan. Jangan mau ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada perusakan fasilitas umum," kata Faisal, Senin (1/9).
Faisal juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak abai terhadap suara rakyat. Menurutnya, tuntutan jutaan rakyat harus dijadikan pijakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik.
"Pemerintah dan DPR RI harus mau mendengar suara rakyat. Mari kita lakukan perubahan untuk republik yang kita cintai agar Indonesia menjadi negeri gemah ripah loh jinawi," tegasnya.
Selain itu, Faisal berpesan khusus bagi pemuda Maluku agar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa.
"Aksi boleh tegas, tapi jangan merusak," tandasnya. (E-3)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
GERAKAN Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM, menghadiri pertemuan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen.
PRESIDEN Prabowo Subianto diyakini bakal berbenah dan memperbaiki tata kelola serta kinerja pemerintahan.
PAKAR Hukum Pidana Universitas Trisakti, Fickar Abdul Hajar mengatakan bahwa penjarahan (pencurian massal) adalah tindak pidana yang tetap bisa diproses hukum.
Seluruh pelaku kekerasan pada aksi unjuk rasa di berbagai daerah sejak 25 Agustus, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat, harus diproses hukum secara transparan.
PARA tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan agama, hingga pimpinan partai politik bersepakat untuk menjaga keutuhan dan kedamaian di dalam negeri.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Falah, menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan keresahan terkait situasi politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved