Peradah Kaltim Dorong Penyaluran Aspirasi tanpa Aksi Anarkistis

DEWAN Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Kalimantan Timur menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang bermula di DPR RI dan meluas ke berbagai daerah sejak Kamis (28/8).

Ketua DPP Peradah Kaltim, Ni Putu Eka Agustina, menilai jatuhnya korban dalam aksi menjadi pukulan berat, baik bagi keluarga korban maupun bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. 

Ia menegaskan, aksi menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Baca juga : Mercure Berau Hadir di Kalimantan Timur: Hotel Internasional Pertama dengan Sentuhan Lokal

“Kami dari Peradah Kaltim turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Meskipun kami memahami kemarahan rakyat,” ujar Eka dalam keterangannya yang diterima, Senin (1/9).

Eka juga menyayangkan tindakan anarkistis yang mencederai tujuan awal unjuk rasa. Menurutnya, pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan hanya akan merugikan masyarakat serta memberi citra buruk pada gerakan rakyat. 

Karena itu, Peradah Kaltim mendukung langkah aparat untuk bersikap tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pengerusakan dan penjarahan.

Baca juga : TNI-Polri Bangun Tenda dan Siagakan Rantis di Gedung DPR/MPR

“Kami mendukung TNI-Polri untuk menindak tegas para oknum yang melakukan kerusuhan, pengerusakan dan penjarahan dalam aksi unjuk rasa,” kata Eka. 

Kendati demikian, Eka menekankan TNI-Polri harus bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip humanisme dalam bertindak. “Penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan tidak menyasar peserta aksi yang murni menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Eka mengingatkan agar masyarakat tetap fokus pada isu utama yang diperjuangkan dalam aksi, seperti kritik terhadap kebijakan DPR maupun tuntutan terkait kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai isu utama tenggelam karena kerusuhan. Rakyat berhak menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan umum,” tambahnya.

Eka kemudian mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dan persatuan. “Mari kita rawat semangat demokrasi dengan cara damai, tanpa kekerasan. Suasana yang kondusif adalah kunci agar tuntutan rakyat bisa benar-benar diperhatikan,”pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8), menugaskan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto agar tidak ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum dalam aksi demonstrasi.

Instruksi ini ditekankan karena ada tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, maupun harta milik pribadi. (MTVN/I-1)