Pemuda Lintas Iman: DPR Harus Dengarkan Aspirasi Publik, Aparat Jangan Represif

GELOMBANG demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat terus meluas di sejumlah daerah. Aksi ini tidak hanya menimbulkan benturan antara aparat dan masyarakat, tetapi juga memicu pernyataan sikap dari berbagai organisasi pemuda lintas iman.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Minggu (31/8) di Jakarta, gabungan organisasi pemuda dari lintas agama, seperti GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemabudhi, Peradah, Gema Khonghucu, GPII, dan Gema Mathla'ul Anwar menekankan pentingnya tanggung jawab politik, baik dari partai maupun aparat keamanan.

Salah satu poin utama dalam pernyataan mereka adalah mendesak pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap para anggotanya di DPR.

Baca juga : DPR Sepi saat Ada Demo Sebab Kamis Jadwal Kunker

“Mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Organisasi pemuda lintas iman menilai, komentar provokatif para politisi hanya memperkeruh situasi di tengah ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka menegaskan, empati terhadap kesulitan rakyat seharusnya menjadi sikap utama, bukan justru memperburuk keadaan dengan pernyataan yang melukai hati publik.

Selain itu, mereka juga menyoroti sikap aparat keamanan dalam menangani demonstrasi. Menurut mereka, Polri dan TNI harus hadir sebagai penjaga keamanan yang mengedepankan profesionalitas, bukan tindakan represif.

Baca juga : Evaluasi Penggunaan Senjata Api Aparat

“Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” tandas mereka.

Pernyataan ini sekaligus menjadi menegaskan hak masyarakat hak untuk menyampaikan aspirasi secara damai, sementara negara berkewajiban memastikan keamanan tanpa menekan kebebasan berekspresi.

Gabungan organisasi pemuda lintas iman menutup sikapnya dengan seruan “Mari Kita #JagaIndonesia”, menekankan pentingnya menjaga persatuan serta mendorong ruang dialog antara masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kebijakan agar eskalasi konflik tidak semakin meluas.

Pernyataan sikap ini ditandatangani langsung oleh para pimpinan organisasi lintas iman, antara lain Dzulfikar Ahmad Tawalla (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Addin Jauharuddin (Ketua Umum GP Ansor), Stefanus Gusma (Ketua Umum Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum GAMKI), Kris Tan (Ketua Umum Pemuda Khonghucu), Putu Yoga Saputra (Ketua Umum Pemuda Peradah), Wiryawan (Wakil Ketua Umum Pemuda Gemabudhi), Masri Ikoni (Ketua Umum Pemuda GPII), dan Ahmad Nawawi (Ketua Umum Gema Mathla'ul Anwar).

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, delapan partai di parlemen telah bersepakat untuk mencabut sejumlah kebijakan sesuai dengan tuntutan publik. Para pimpinan DPR menyampaikan akan mencabut tunjangan bagi anggota DPR. DPR juga akan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Sementara itu, setelah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan  Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR. Penonaktifan Sahroni dan Nafa berlaku efektif per Senin (1/9).