Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8).
Pemanggilan itu aksi demosntrasi di sejumlah daerah pada Jumat (29/8), ekses dari peristiwa polisi melindas seorang supir ojek online (ojol) hingga meninggal dunia pada Kamis (28/8).
Kapolri, Panglima TNI, dan menteri-menteri terkait diminta untuk melakukan evaluasi dari peristiwa tersebut.
"Baru saja kita bersama Bapak Panglima dan beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden, untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini," jelas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Kopi Koneng, Sentul, Sabtu (30/8) sore.
Kapolri menegaskan kembali terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 anggota polisi yang melindas sopir ojol hingga tewas, akan dilakukan secara cepat dan maraton.
"Proses penanganan oleh propam kemarin sudah berlangsung. Dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan pada masyarakat," ujar Kapolri.
Selama proses penanganan berlangsung, pihaknya juga meminta Kompolnas, Komnas HAM untuk bisa mengakses dan mengikuti.
"Kemarin kadit propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu satu minggu, harus siap untuk melaksanakan sidang etik dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana," pungkasnya.(DD/P-3)
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
23 organisasi menggelar demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta meminta Upah Minimum Provinsi atau UMP naik menjadi Rp6 juta
aksi tergabung dalam Aliansi federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jakarta melakukan demo di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). Mereka menuntut UMP sebesar Rp6 juta.
WARGA, Bogor, yang terdampak kebijakan penutupan sejumlah lokasi wisata gagal berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq
Gelombang demo yang mengguncang negeri pada akhir Agustus 2025 bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah alarm keras yang menandakan keresahan rakyat sudah terlalu lama menumpuk
Anis mencatat di seluruh Indonesia ada 5.000 lebih orang ditangkap. Komnas HAM sudah turun ke 13 provinsi dan 19 kabupaten/kota untuk mendalami itu.
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved