Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan rencana lawatannya ke Beijing, Tiongkok, pada awal September 2025. Agenda tersebut semula mencakup pertemuan dengan Presiden Xi Jinping sekaligus menyaksikan parade militer angkatan bersenjata Tiongkok pada 3 September.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan keputusan itu diambil karena Prabowo ingin memantau langsung dinamika dan situasi dalam negeri yang belakangan memanas di sejumlah daerah.
"Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga Beliau ingin memimpin secara langsung, dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada Pemerintah Tiongkok, Beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari Pemerintah Tiongkok," kata Prasetyo Hadi dikutip Antara, Sabtu (30/8).
Prasetyo menambahkan, Presiden awalnya berencana hadir di Beijing karena undangan dari Presiden Xi Jinping. Namun, padatnya agenda internasional di bulan yang sama juga menjadi pertimbangan, termasuk undangan untuk berbicara pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.
Selain Prabowo, undangan parade militer di Beijing itu juga ditujukan kepada 25 kepala negara, termasuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Parade tersebut digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang sekaligus Perang Dunia Anti-Fasis.
Sementara itu, situasi dalam negeri yang dimaksud berkaitan dengan gelombang aksi massa pada 25 dan 28–30 Agustus 2025 di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Di Jakarta, tensi aksi meningkat setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, 21, tewas dilindas kendaraan taktis Barracuda Brimob di kawasan Bendungan Hilir saat bentrok antara massa dan aparat.
Awalnya massa memprotes tunjangan perumahan anggota DPR serta sikap arogan sejumlah wakil rakyat. Namun, setelah insiden tewasnya Affan, gelombang protes meluas berujung pada bentrokan hingga pembakaran sejumlah kantor pemerintahan dan fasilitas umum. (P-4)
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
23 organisasi menggelar demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta meminta Upah Minimum Provinsi atau UMP naik menjadi Rp6 juta
aksi tergabung dalam Aliansi federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jakarta melakukan demo di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). Mereka menuntut UMP sebesar Rp6 juta.
WARGA, Bogor, yang terdampak kebijakan penutupan sejumlah lokasi wisata gagal berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq
Gelombang demo yang mengguncang negeri pada akhir Agustus 2025 bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah alarm keras yang menandakan keresahan rakyat sudah terlalu lama menumpuk
Anis mencatat di seluruh Indonesia ada 5.000 lebih orang ditangkap. Komnas HAM sudah turun ke 13 provinsi dan 19 kabupaten/kota untuk mendalami itu.
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved