Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PROSES penegakan hukum terhadap tujuh personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, yang terlibat insiden sopir ojek online (ojol) terlindas kendaraan taktis (rantis), akan dilakukan secara cepat dan transparan.
"Proses penanganan oleh (Divisi) Propam sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan dilaksanakan secara maraton. Kemarin sudah disampaikan, dalam waktu satu minggu sidang etik harus siap digelar," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Bogor, Jawa Barat, usai keduanya pulang dari kediaman Presiden Prabowo, Sabtu (30/8).
Menurut dia, penyelesaian kasus ini menjadi prioritas agar masyarakat mendapat kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan publik.
Ia menegaskan, selain sidang etik, tidak menutup kemungkinan langkah hukum lain ditempuh jika ditemukan kesalahan yang harus diproses secara tegas.
"Ruang sudah kami buka untuk Kompolnas maupun lembaga hukum terkait agar bisa mengakses dan mengikuti proses penanganan," ujarnya.
Listyo juga menekankan bahwa transparansi dalam penanganan perkara ini akan menjadi bukti komitmen Polri menegakkan aturan tanpa pandang bulu. "Ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami serius menindaklanjuti kasus yang menimbulkan korban jiwa tersebut," katanya.
Menurutnya, penyelesaian cepat dan terbuka diharapkan dapat meredakan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. "Ke depan, kami pastikan langkah penegakan disiplin akan berjalan tegas sekaligus memberikan rasa keadilan," tandasnya. (Ant/P-2)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
REKAMAN video berdurasi sekitar lima menit menampilkan seorang pria mengenakan jaket ojek online (ojol), warga diminta berhati-hati menyikapinya
KOMUNITAS ojek online (Ojol) di Jambi ikut memperkuat sukses Operasi Keselamatan Siginjai 2026 yang digawangi jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi.
DI tengah persaingan ketat industri ride-hailing dan tingginya sensitivitas harga konsumen, perusahaan transportasi online semakin mengandalkan diversifikasi pendapatan.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten menggelar sosialisasi titik kumpul/pejemputan penumpang bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pengemudi ojek pangkalan (opang) di Stasiun Klaten.
Tanpa kuota, aplikasi ojek tidak dapat berfungsi sehingga ia kehilangan akses terhadap pekerjaan.
Sasaran diskon adalah pekerja BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pemberi kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved