Masyarakat yang Dirugikan terkait Fasilitas Haji Era Yaqut Diminta Lapor KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya sejumlah ketidaksesuaian pemberian fasilitas, terkait kasus dugaan rasuah penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Masyarakat yang mengalami kerugian diharap melapor.

“Bisa disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (18/8).

KPK menduga banyak jamaah haji mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai selama beribadah pada era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Misalnya, ada jemaah mendaftar haji khusus, namun, mendapatkan jatah fasilitas reguler.

Menurut Budi, informasi dari masyarakat penting untuk mendalami perkara. Sebab, penyidik KPK akan mendapatkan data langsung soal ketidaksesuaian fasilitas, karena tindakan korupsi yang diusut.

“Informasi ini bisa menjadi pengayaan bagi proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK,” ujar Budi.

Sebelumnya, KPK menyebut ada sejumlah jamaah haji mendapatkan fasilitas berbeda dari hasil penyidikan dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Ada jamaah dijanjikan jalur haji furoda justru dapat fasilitas haji khusus.

KPK masih mendalami informasi perbedaan fasilitas yang didapatkan jamaah haji, yang diduga terkait perkara ini. KPK juga menerima informasi ada jamaah haji yang mendaftar jalur khusus tapi dapat fasilitas reguler. (P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal