Gibran Bakal Berkantor di Papua, PDIP: Mudah-mudahan Lama di Sana

KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Deddy mengatakan Gibran adalah sosok yang tepat dalam mengawasi pembangunan di Papua. Ia berharap Gibran dapat bertahan lama di Papua.

"Setelah dibuka jalan banyak di sana, besar segala macam, sekarang banyak perkebunan, banyak tambang di sana, baik yang legal maupun ilegal. Nah itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7).

Baca juga : Yusril dan Tito  Beda Pendapat soal Gibran Berkantor di Papua

Deddy mengatakan kehadiran Gibran juga menunjukkan kepedulian pemerintah pusat kepada Papua. Selain itu, kehadiran Gibran juga melanjutkan langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga sering berkunjung ke Papua. 

"Bagus, bagus sekali itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai, karena dulu kan bapaknya Presiden Jokowi kan paling sering ke Papua," katanya.

Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan lebih berkontribusi ketimbang membagikan produk perawatan kulit yang pernah dilakukan oleh Gibran.

Baca juga : Gibran Berkantor di Papua, Mendagri: Tidak Menetap

"Kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gibran bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Urus permasalahan HAM

Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.

Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Oleh sebab itu, Yusril mengatakan tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, dikutip Selasa (8/7).

Lebih lanjut, Yusril mengklaim penugasan khusus terhadap Wapres tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap Papua.

"Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," tuturnya. (Faj/I-1)