Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI I DPR masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) calon duta besar untuk negara-negara sahabat dan organisasi internasional pada hari kedua, Minggu (6/7). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan tak ada tolok ukur yang spesifik dalam penilaian para calon dubes, namun indikator kecocokan dengan negara yang akan ditempati menjadi penilaian dalam menentukan calon duta besar RI untuk negara-negara sahabat.
“Karena yang paling penting adalah kecocokan yang bersangkutan pada daerah atau negara yang dituju,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (6/7).
Setelah menguji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPR bisa memutuskan untuk menerima usulan nama calon dubes sesuai dengan surat presiden, menerima dengan menggeser negara yang dituju, atau dapat pula menolak nama yang diusulkan pemerintah.
Sukamta menekankan bahwa pihaknya akan menilai kemampuan hingga bagaimana para calon dubes dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto terhadap negara menjadi negara tujuan penugasan.
“Kalau ini negara pemerintahan, tolok ukur itu objektif, tidak melihat background. Kalau memang karena background-nya dia pas, oke itu bisa processed lanjut, tapi kalau apapun background-nya kalau tidak pas ya tidak dilanjutkan,” jelasnya.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa pemaparan visi dan misi yang dijelaskan dalam uji kelayakan itu menjadi salah satu penilaian penting bagi calon dubes yang sekiranya nanti akan diterima, digeser ke negara lain ataupun ditolak sebagai dubes.
“Tergantung pada apa yang dilihat, dipresentasikan, dan dinilai oleh Komisi I apakah yang bersangkutan ini memang layak untuk menempati di negara yang diusulkan oleh pemerintah,” ucapnya.
“Atau dalam penilaian Komisi I selama fit and proper test maupun track record-nya mungkin dirasa tidak pas, diusulkan ke negara yang lebih pas, tetap saja diangkat jadi dubes, atau memang tidak fit dan tidak proper untuk menjadi dubes sehingga perlu diusulkan pengganti,” sambungnya.
Pada Minggu hari ini (6/7), Komisi I kembali menggelar uji kelayakan bagi 12 calon duta besar untuk luar negeri pasca hari kedua ini. Mereka nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, yakni untuk sesi pertama di pagi hari enam orang dan siang enam orang.
Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebanyak 12 dari total 24 calon duta besar, luar biasa, dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat, Sabtu (5/7).
Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Satrio Djiwandono kepada wartawan, Sabtu sore, menuturkan, uji kelayakan dan kepatutan berjalan dengan baik. Sesuai Peraturan Tata Tertib DPR, prosesnya memang berlangsung tertutup.
Diskusi antara anggota DPR dan calon dubes pun dinilainya berjalan dengan hangat. Paparan-paparan dari para calon duta besar begitu lengkap.
“Tentu kami doakan semoga proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk 12 orang selanjutnya,” kata Budi. (H-4)
KOMISI I DPR RI akan melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia, hari ini, Minggu (6/7)
12 calon duta besar (dubes) RI untuk beberapa negara sahabat akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan
KOMISI I DPR kembali menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 12 calon duta besar (dubes) RI untuk beberapa negara sahabat.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah mengisi sembilan posisi Duta Besar (dubes) yang kosong
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengakui bahwa dari 24 nama yang diajukan sebagai calon dubes, ada beberapa nama yang dinilai kurang tepat karena memiliki rekam jejak yang kurang baik.
Ace mengatakan infrastruktur digital Indonesia masih rentan terhadap serangan.
Pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti pernyataan pernyataan kontroversial Donald Trump selepas dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, dari Fraksi Partai NasDem Dapil Kalimantan Tengah, Andina Narang, berpendapat bahwa penyiaran digital memiliki peran yang strategis dalam ketahanan nasional.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti tindakan TNI yang diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus, yang dinilai berpotensi mencederai kebebasan akademik dan sipil.
Perputaran uang dari praktik judol di Indonesia mencapai Rp900 triliun per 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved