Kecepatan Pemilihan Dubes Krusial Cegah Kekosongan Diplomatik

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat pemerintah dalam mengisi sembilan posisi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI di negara dan organisasi internasional strategis.Apresiasi ini disampaikan Soleh merespons adanya Fit and Proper Test calon Dubes yang berlangsung maraton di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (5/7) hingga Minggu (6/7).

Soleh menekankan proses pemilihan Dubes sangat krusial mengingat data Kementerian Luar Negeri menunjukkan data bahwa 35% kerjasama investasi kerap tertunda saat posisi Dubes kosong. Ia juga menyoroti efisiensi pemerintah dalam menindaklanjuti kekosongan posisi diplomatik yang kritis.

“Dalam waktu kurang dari 8 bulan pasca berakhirnya masa tugas dubes sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan calon terbaik. Langkah luar biasa ini patut diapresiasi,” kata Soleh dalam keterangannya, Minggu (6/7).

Baca juga : Kemampuan Terjemahkan Visi-Misi Presiden Jadi Indikator Penilaian Calon Dubes

Soleh mengatakan proses uji kelayakan berlangsung dalam dua sesi ketat yang mengevaluasi calon untuk penempatan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, Singapura, Vietnam, Slowakia, serta perwakilan di PBB New York dan PBB/WTO Jenewa. Meskipun alokasi waktu presentasi singkat, ia menegaskan kualitas asesmen tetap terjamin. 

“Ini hanyalah puncak gunung es. Calon telah melalui empat tahap seleksi Kementerian Luar Negeri, termasuk uji rekam jejak dan wawasan kebijakan luar negeri. Materi yang disajikan hari ini adalah ringkasan program inti yang komprehensif,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa kecepatan pengisian vakum diplomasi di negara penting misalnya seperti AS dan Jerman yang kosong sejak November 2024. Menurut Soleh, kekosongan ini berpotensi mengganggu kerja sama strategis, khususnya di sektor perdagangan bernilai triliunan rupiah.

Baca juga : Komisi I DPR Akan Gelar Rapat Internal untuk Kaji Hasil Uji Kelayakan 24 Calon Dubes RI

“Pengisian segera ini memungkinkan Indonesia untuk segera mengejar ketertinggalan, terutama dalam negosiasi Critical Minerals Agreement dengan AS,” tukasnya.

Selain itu, Soleh menilai efisiensi proses seleksi yang mampu mengevaluasi sembilan calon dalam satu hari tanpa mengorbankan kedalaman asesmen. Menurutnya, ini mencerminkan koordinasi solid antara eksekutif dan legislatif.

Di samping itu, Soleh menjelaskan strategi merangkap jabatan yang cerdas, seperti Dubes Jepang yang juga meliputi Federasi Mikronesia, dapat dilakukan sebagai langkah efisien untuk penghematan anggaran dan optimalisasi SDM di tengah keterbatasan. 

“Contoh nyata di AS, kekosongan 8 bulan berisiko memicu ketertinggalan negosiasi. Kini kita bisa mempercepatnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, setelah proses fit and proper test selesai, DPR Komisi I akan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan kelulusan calon. 

Diharapkan pengesahan oleh Presiden dapat terlaksana paling lambat akhir Juli 2025, diikuti penyerahan credentials ke negara tujuan pada Agustus 2025. (H-4)