Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah nama calon duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS).
Dasco mengungkapkan nama calon Dubes itu akan dikirim secara resmi ke DPR untuk disetujui dan diproses melalui mekanisme fit and proper test.
"Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR utk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR," kata Dasco, Selasa (24/6).
Dasco mengaku enggan membeberkan sejumlah nama yang diajukan pemerintah mengisi posisi Dubes AS. Menurutnya, sosok yang diajukan nantinya bisa memenuhi persyaratan dan uji kelayakan di DPR.
"Kam ada tadi bilang karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh komisi I pada saat fit and proper test," katanya.
Meski demikian, Dasco belum mengungkapkan kapan fit and proper test akan dilakukan. Pihaknya terlebih dahulu menggelar rapat bersama pimpinan DPR.
"Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapim dan Bamus setelah masa sidang ini dimulai," katanya.(H-4)
Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved