Jual-Beli Kursi juga Marak di Sekolah, KPK Minta Kepala Daerah Bikin Aturan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia, untuk membuat aturan untuk menyegah terjadinya pungutan liat (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Terbilang, fase pendaftaran sekolah dan mahasiswa dimulai Juni sampai Juli 2025.

“KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi mendorong setiap kepala daerah untuk menerbitkan peraturan atau surat edaran terkait dengan PPDB, atau penerimaan peserta didik baru, untuk Tahun Ajaran 2025-2026,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (16/6).

Aturan Khusus?

Budi mengatakan, KPK ingin peraturan dari kepala daerah menyakup seluruh lembaga pendidikan yang terafiliasi di wilayahnya. Lembaga Antirasuah telah mengendus kejadian transaksional dalam penerimaan siswa atau mahasiswa baru.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“KPK memang menemukan dan mengidentifikasi masih adanya potensi dan celah-celah terjadinya korupsi, seperti modus-modus gratifikasi di sektor pendidikan, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru ini,” ucap Budi.

Temuan Korupsi?

Pungli dalam PPDB terdeteksi KPK dalam survei penilaian integritas pendidikan terbaru. Kepala daerah diminta berkoordinasi jika mendapatkan masalah atau kendala.

“KPK tentu berkomitmen untuk terus mendorong, mengawal, dan melakukan pendampingan jika dalam praktiknya masih ada kendala-kendala yang dihadapi baik dari sisi regulasi,” tutur Budi. (Can/P-3)