Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, langkah ini diperlukan agar pemerintah pusat segera mengambil keputusan terhadap sengketa pulau tersebut.
"Dalam konteks memberikan kepastian oke, dalam pengertian akan memberikan kejelasan secepatnya. Bagaimana pun keempat pulau ini perlu sentuhan pembangunan. Jangan sampai polemik berkepanjangan dan menjadi tidak terurus," kata Herman, kepada Media Indonesia, Minggu (15/6).
Herman mengatakan Presiden Prabowo harus memperhatikan tiga aspek atau dimensi dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yakni geografis, sosiologis, dan historis. Ia mengatakan untuk menentukan empat pulau tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya melihat kedekatan geografis, tetapi juga melihat sisi sejarah dan kondisi sosial di empat pulau tersebut.
"Ini menjadi isu yang sangat sensitif. Di satu sisi masyarakat Aceh memiliki sejarah terkait pulau tersebut. Maka dari itu, prosesnya juga harus transparan, akuntabel, dan melibatkan semua pihak. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa ditinggalkan," katanya.
Sebelumnya, sengketa memanas setelah Kemendagri menerbitkan Keputusan Nomor 300.2.2-2138 pada April 2025 yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Sumut. Pemerintah Aceh memprotes keputusan tersebut karena menganggap keempat pulau itu bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.
Reaksi keras muncul di masyarakat Aceh. Banyak yang merasa keputusan pusat mencederai keistimewaan Aceh dan semangat perdamaian yang dibangun sejak Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005. Narasi kehilangan wilayah menjadi isu sensitif yang memunculkan kekecewaan dan kemarahan.
Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan bahwa penetapan pulau adalah kewenangan pusat. Ia mengajak semua pihak untuk berdialog dan tidak menyebarkan narasi provokatif seperti tuduhan pencurian wilayah. (P-4)
KOMISI II DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah sebagai respons atas isu terkait penjualan dan sengketa pulau di Indonesi
43 pulau di Indonesia yang saat ini berstatus sengketa. Sebagian besar merupakan sengketa antardaerah di dalam negeri.
Kasus tumpang tindih wilayah seperti yang terjadi antara Sumatera Utara dan Aceh bukanlah satu-satunya. Beberapa provinsi lain juga menghadapi persoalan serupa.
Pada 2009 (4 November 2009) Gubernur Aceh saat itu mengonfirmasi kepemilikan empat pulau tersebut.
GUBERNUR Aceh, Muzakir Manaf, memastikan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatra Utara ternyata mengandung potensi minyak dan gas (migas)
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sesi foto resmi hari terakhir penyelenggaraan KTT ke-17 BRICS hari ini turut dilengkapi kehadiran puluhan delegasi dari negara mitra.
Ekonom Nailul Huda mengungkapkan dampak ekonomi bergabung dengan BRICS, termasuk peluang dan tantangan bagi Indonesia.
PRESIDEN Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memberikan sambutan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pembukaan sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dunia dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025
pemimpin negara anggota BRICS, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders' Declaration
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian dan reformasi global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved