Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8). Rapat yang digelar secara tertutup itu membahas kawasan hutan hingga tambang ilegal.
"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretaris.kabinet, Rabu (20/8).
Teddy menyebut rapat tersebut digelar secara mendadak. Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Agenda rapat itu sebelumnya juga diungkap Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. "Nanti sore jam 4 akan rapat dengan Bapak Presiden di Hambalang," kata Tito, Selasa (19/8)
Eks Kapolri itu menyampaikan dirinya rutin bertemu Presiden Prabowo dalam beberapa waktu belakangan untuk membahas program pemerintah.
"Tadi malam juga ada rapat membahas program-program beliau," ujar Tito. (P-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Presiden Prabowo bahkan mengeluarkan ultimatum tegas sebagai bentuk niat kuatnya yang sudah lama untuk menghentikan praktik ilegal yang melibatkan aparat negara.
Lodewijk menjelaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang mempunyai beking oknum pejabat.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved