Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritik praktik penulisan sejarah yang dinilai tidak sesuai fakta. Hal tersebut ia sampaikan di Sekolah Partai seusai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80, Minggu (1/6).
"Hari Lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970, setelah Bung Karno wafat. Pemerintah saat itu, berdasarkan tulisan Prof. Nugroho Notosusanto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Ini dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan," kata Djarot.
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi atau ditutup-tutupi.
"Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan 'his story', bukan story mereka yang menang, tetapi benar-benar cerita perjuangan bangsa kita ini," ujarnya.
"Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpangkan. Kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka," katanya.
Lebih lanjut, Djarot juga menyinggung penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan buku sejarah versi pemerintah. Ia mengatakan hal tersebut seharusnya ditentukan oleh ahli sejarah.
"Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno itu Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," ucapnya.(P-1)
Muchsin mencontohkan seperti peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa mengeluarkan putusan yang final dan mengikat. BPIP dinilai pas punya peran tersebut.
Pancasila Dasar Negara, Nilai Dasar yang Terkandung. Pancasila: Pilar bangsa, ideologi pemersatu. Gali nilai dasar luhur Pancasila sebagai fondasi kokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved