Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Diadukan ke DKPP

KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia mengadukan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Sekretaris Jenderal KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan dibuat terkait penyewaan pesawat jet pribadi yang digunakan oleh KPU RI saat penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami melakukan pelaporan terkait dengan pengadaan dalam hal penyewaan jet pribadi dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU RI," ujar advokat dari Themis Indonesia, Ibnu Syamsu saat ditemui di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (22/5).

Menurut Ibnu, penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi. Berdasarkan pemantauan koalisi, jet yang disewa KPU RI itu tidak sesuai tujuan awalnya terkait distribusi logistik. Sebab, koalisi menemukan indikasi penggunaan jet untuk tujuan di luar daerah-daerah terluar.

Baca juga : DKPP Terima 16 Aduan terkait Penyelenggaraan PSU Pilkada 2024

"Pengadaan jet pribadi ini asumsinya untuk menjangkau daerah-daerah yang terpinggir dan kemudian tidak bisa diakses oleh pesawat komersil, tetapi dari pemantauan Tren Asia ditemukan banyak perlintasan yang itu adalah ke kota-kota besar, misalkan ke Bali, Makassar,"  terangnya.

Sebelumnya, koalisi juga sudah mengadukan pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, jet pribadi itu digunakan karena masa kampanye Pemilu 2024 yang singkat.

Adapun kebijakan yang diambil KPU RI saat itu diklaim Afif mampu menjawab permasalahan distribusi logistik yang kerap terjadi. Dengan menggunakan jet pribadi, ia menyebut tidak ada permasalahan sangat serius terkait logistik pada Pemilu 2024 lalu, misalnya salah kirim surat suara.

Di samping itu, penggunaan private jet juga memungkinkan jajaran KPU RI melakukan inspeksi mendadak ke daerah-daerah untuk mengetahui kesiapan jajaran di daerah.

"Kegagalan pemilu itu kan ada dalam bayang-bayang kita sebagai penyelenggara. Kan tidak gampang ngurus pemilu," kata Afif. (P-4)