Pengamat Sebut Jokowi Bisa Salurkan Nafsu Politik di PSI

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai ada plus minus jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia mengatakan sisi plusnya ialah Jokowi memiliki kendaraan politik, sekaligus menjaga anaknya, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

"Plusnya Jokowi punya mainan politik. Jokowi bisa menyalurkan nafsu politiknya di PSI. Menjadi Ketum PSI juga dapat membuat Jokowi menjaga anaknya Gibran Rakabuming Raka dari berbagai gangguan. Setidaknya Jokowi melalui PSI dapat mengcounter isu-isu miring tentang Gibran. Jokowi juga bisa menggunakan PSI untuk menjadi kendaraan bagi Gibran pada Pilpres 2029," kata Jamiluddin ketika dihubungi, Senin (19/5).

Bermuatan Dampak Negatif?

Namun demikian, menjadi Ketum PSI juga berdampak negatif bagu Jokowi. Ia mengatakan Jokowi yang merupakan mantan presiden hanya menjadi ketum partai gurem. Hal ini dapat menurunkan harkat Jokowi yang dinilai pendukungnya sebagai sosok yang hebat.

Baca juga : Saat Jokowi Melirik Posisi Ketum PSI: "Kalau Saya Daftar, Jangan Sampai Kalah"

"Karena itu, bila Jokowi jadi ketum PSI, bisa dinilai sosok rakus kekuasaan. Jokowi akan dinilai akan menerima posisi apa saja asalkan punya kekuasaan. Hal itu akan semakin menurunkan kepercayaan masyatakat terhadap Jokowi. Bahkan tak menutuup kemungkinan masyarakat menjadi semakin antipati kepada Jokowi," katanya.

Bisa Besarkan PSI?

Selain itu, ia menilai jika Jokowi menjadi Ketum tidak otomatis membesarkan dan mengubah PSI menjadi partai gurem. Ia menilai tidak ada garansi Jokowi akan mampu membawa PSI ke Parlemen, karena resistensi atau perlawanan terhadap Jokowi belakangan ini begitu besar. Salah satunya menyangkut tudingan ijazah palsu.

"Karena itu, memilih Jokowi menjadi ketum PSI ibarat seperti berjudi. Semuanya sangat spekulatif. Tak ada kalkulasi yang kuat untuk menyatakan Jokowi akan berhasil memimpin PSI," katanya.

Perlu Berpikir Ulang?

Lebih lanjut, Jamiluddin menilai PSI perlu berpikir lebih jauh sebelum menetapkan Jokowi menjadi Ketum. Menurutnya, Jokowi bisa saja menjadi penghambat PSI pada Pemilu 2029.

"Jadi, PSI sebaiknya mengkaji ulang untuk memilih Jokowi menjadi Ketum PSI. Jangan sampai PSI justru semakin menjadi partai gurem setelah dipimpin Jokowi. Kalau ini yang terjadi, mimpi bisa ke Senayan akan semakin berkepanjangan," katanya. (Faj/P-3)