Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita hadapi harus dijawab dengan peningkatan kemampuan dan penerapan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.
"Disrupsi yang terjadi saat ini butuh kemampuan bertahan sekaligus beradaptasi. Maka asahlah terus kemampuan yang kita miliki agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI bertema Transformasi Digital dan Tantangan Kebangsaan: Peran Kaum Muda di Era Society 5.0, di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (15/5).
Hadir pada acara tersebut antara lain Prof. Dr. Jebul Suroso (Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto/UMP), Sugeng Suparwoto (Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Anggota DPR RI Dapil VIII Jawa Tengah), Andy F. Noya (Jurnalis Senior & Founder Yayasan Benih Baik), Luthfi Assyaukanie, Ph.D. (Akademisi/Dosen Universitas Paramadina Jakarta/Tenaga Ahli MPR RI), dan civitas akdemika UMP.
Menurut Lestari, di tangan para mahasiswa dan generasi muda negeri ini dititipkan oleh para pendahulu bangsa.
Di era perkembangan teknologi yang cepat, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan berupa disinformasi dan berita hoaks, misalnya, berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Tantangan tersebut, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, muncul karena saat ini terjadi kesenjangan antara tingkat pengetahuan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang cepat.
Menurut Rerie, kondisi itu harus mampu dijawab oleh generasi muda dengan berbagai langkah nyata untuk membantu peningkatan literasi masyarakat dalam menghadapi tantangan di era disrupsi saat ini.
Karena, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, satu hal yang pasti di masa depan adalah ketidakpastian itu sendiri.
Menurut Rerie, para pendahulu bangsa sejatinya telah mewarisi nilai-nilai kebangsaan yang antara lain terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bisa menjadi landasan berpikir dan bersikap untuk menjawab sejumlah tantangan itu.
Rerie mendorong agar generasi muda terus mengasah kemampuannya agar mampu beradaptasi di tengah perkembangan teknologi yang terjadi.
Selain itu, tegas Rerie, langkah tersebut harus diimbangi dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam keseharian, demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. (*/I-2)
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Revitalisasi sekolah di Indonesia tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Kekerasan yang paling banyak dialami perempuan dengan disabilitas adalah kekerasan psikis 148 kasus (37,76%), kekerasan seksual 122 kasus (31,12%), kekerasan fisik 90 kasus (22,96%).
Memasuki musim hujan lokasi ditemukannya fosil gajah purba di Patiayam itu rawan tergenang air yang bisa merusak fosil bersejarah itu.
Rerie mengatakan, memperjuangkan hak adalah bagian dari menjalankan amanat Konstitusi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved