Jadi Saksi Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad tak Terima Surat Panggilan dari Polda Metro

MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku tidak mendapatkan surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya  sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Jumat, (9/5).

"Saya tidak dapat panggilan surat," kata Abraham Rabu (14/5). 

Abraham mengaku heran sebab ia tidak memiliki hubungan dengan kasus tersebut.  "Yang jelas saya belum menerima surat panggilan dan saya heran saya tidak ada hubungannya denhan kasus ini," ujar dia.

Baca juga : Polda Metro Jaya Periksa Rizal Fadillah dan Kurnia Diperiksa Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Abraham sempat meminta mantan Presiden Jokowi untuk tidak melanjutkan laporan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu tersebut. Pencabutan laporan menurutnya agar masyarakat dan rakyat bangga dengan sikap Jokowi yang merupakan negarawan dan mantan presiden republik Indonesia.

Sebaliknya, ia mengatakan laporan itu dapat berdampak pada citra Jokowi sebagai pemimpin. Di sisi lain, polisi disebut tidak punya dasar menindaklanjuti laporan itu lantaran pasal yang disangkakan menurut Abraham kurang tepat.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menyampaikan selain Abraham ada saksi lain yang dipanggil untuk diperiksa pada Jumat, 9 Mei 2025. Namun, keduanya belum menghadiri panggilan pemeriksaan tersebut.

Baca juga : Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu ke Polda Metro Jaya

"MS konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS, belum hadir dan belum ada konfirmasi," kata Reonald di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, (12/5).

Seperti diberitakan, Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya dari tudingan bahwa Presiden ke-7 RI itu memiliki ijazah palsu. Laporan Jokowi diterima Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu, 30 April 2025. Total ada lima orang dilaporkan oleh Jokowi. Kelima orang yang dilaporkan itu berinisial RS, ES, RS, T, dan K.

Mereka dilaporkan Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan penghinaan serta Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Kemudian, Pasal 27a, Pasal 32, dan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (H-4)