Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penanganan narkotika.
“Pendekatan yang sekarang dilakukan adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan sampai anggaran menjadi momok yang membuat kita berhenti bergerak atau bertindak,” ujar Lola dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (9/5)
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan layanan rehabilitasi tetap berjalan optimal meski sumber daya terbatas. Ia mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait.
“Kita akan arahkan BNN agar bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, agar penanganan terhadap pengguna narkoba, terutama rehabilitasi bisa dilakukan secara total dan efektif,” ujarnya.
Lola juga menekankan bahwa penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba harus menjadi prioritas nasional. Ia mendorong pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi dan edukatif, serta memastikan Komisi III DPR RI terus mendukung kebijakan untuk memperluas akses layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia. (P-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta para penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai korban dapat melakukan rehabilitasi di Puskesmas DKI Jakarta.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved