Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penanganan narkotika.
“Pendekatan yang sekarang dilakukan adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan sampai anggaran menjadi momok yang membuat kita berhenti bergerak atau bertindak,” ujar Lola dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (9/5)
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan layanan rehabilitasi tetap berjalan optimal meski sumber daya terbatas. Ia mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait.
“Kita akan arahkan BNN agar bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, agar penanganan terhadap pengguna narkoba, terutama rehabilitasi bisa dilakukan secara total dan efektif,” ujarnya.
Lola juga menekankan bahwa penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba harus menjadi prioritas nasional. Ia mendorong pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi dan edukatif, serta memastikan Komisi III DPR RI terus mendukung kebijakan untuk memperluas akses layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia. (P-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta para penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai korban dapat melakukan rehabilitasi di Puskesmas DKI Jakarta.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved