Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menyoroti masih terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penanganan narkotika.
“Pendekatan yang sekarang dilakukan adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Jangan sampai anggaran menjadi momok yang membuat kita berhenti bergerak atau bertindak,” ujar Lola dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (9/5)
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan layanan rehabilitasi tetap berjalan optimal meski sumber daya terbatas. Ia mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait.
“Kita akan arahkan BNN agar bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, agar penanganan terhadap pengguna narkoba, terutama rehabilitasi bisa dilakukan secara total dan efektif,” ujarnya.
Lola juga menekankan bahwa penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba harus menjadi prioritas nasional. Ia mendorong pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi dan edukatif, serta memastikan Komisi III DPR RI terus mendukung kebijakan untuk memperluas akses layanan rehabilitasi di seluruh Indonesia. (P-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta para penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai korban dapat melakukan rehabilitasi di Puskesmas DKI Jakarta.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved