Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta para penyalahguna narkoba yang dianggap sebagai korban dapat melakukan rehabilitasi di Puskesmas DKI Jakarta. Itu dia sampaikan pada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
"Secara khusus tadi saya meminta kepada Kepala BNN tentang rehabilitasi," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/4).
Ia menegaskan rehabilitasi di puskesmas bukan untuk pengguna narkoba yang aktif sebagai bandar sekaligus sebagai pengedar, penjual dan sebagainya.
"Tapi ini memang korban. Untuk itu kami menawarkan kerjasama bagi yang seperti ini rehabilitasinya harus dilakukan secara baik dan terbuka," ujar Pramono.
Kendati demikian, Pramono belum menjelaskan secara detail terkait prosedur pendaftaran rehabilitasi di puskesmas. Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Marthinus Hukom, Pramono juga menyampaikan bahwa jika memang perlu dilakukan penegakan hukum di Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk melakukan itu.
"Supaya pengguna narkoba di Jakarta juga turun," imbuh dia.
Sementara itu, Kepala BNN Marthinus Hukom menyampaikan bahwa narkoba mengancam masyarakat. Tercatat dari survei tahun 2019, pengguna narkoba kurang lebih sebanyak 3,3 persen atau kurang lebih 132 ribu orang.
"Ini yang menjadi fokus kami karena sebagaimana Pak Gubernur sampaikan tadi bahwa kita harus melihat pengguna sebagai korban," ujar dia. (Ant/H-4)
Fakta mengkhawatirkan mengenai infiltrasi narkoba yang kini telah menyusup ke berbagai sektor, mulai dari perkantoran, instansi pemerintahan, hingga lembaga pendidikan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar keberadaan clandestine laboratory atau pabrik narkotika ilegal milik jaringan internasional.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Di era Presiden Prabowo Subianto, perang melawan narkotika kini tidak lagi hanya bertumpu pada penindakan hukum, melainkan menempatkan penyelamatan generasi muda.
Anggota Komisi III DPR RI, Lola Nelria Oktavia, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya penanganan narkotika.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved