Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal status Hasan Nasbi yang tetap bertahan menjadi Kepala Presidential Communication Office (PCO). Ia menyiratkan bahwa Hasan Nasbi tidak jadi mengundurkan diri lantaran Presiden Prabowo tak merestui langkah tersebut.
"Kira-kira begitu (Presiden tidak menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5).
Hasan mengajukan pengunduran diri pada 21 April lalu setelah komentarnya dalam menanggapi kasus kepala babi yang dialami Tempo, menjadi polemik. Hasan saat itu mengatakan agar kepala babi tersebut dimasak saja.
Setelah video pengunduran dirinya beredar di salah satu kanal Youtube, Hasan tampak menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan pada Senin (5/5) lalu. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto meminta Hasan untuk tetap menjalankan tugas di PCO.
"(Hasan) diminta untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan," jelas Prasetyo. Mensesneg sendiri pada pertengahan bulan lalu sempat diperluas perannya oleh Presiden Prabowo menjadi juru bicara.
Sebelumnya, Hasan juga mengaku tetap diperintahkan oleh Prabowo untuk memimpin PCO. Ia menerangkan, Hasan loyal dengan Presiden. "Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan," aku Hasan. (M-1)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTTĀ Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Hasan tak menjawab saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap pernyataan Menteri Fadli yang kontrovesial atau tidak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved