Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan persoalan penulisan sejarah supaya diserahkan kepada para sejarawan.
Hal itu diungkapkan Hasan merespons polemik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998. Hasan meminta publik untuk memberikan waktu terhadap para sejarawan untuk menuliskan sejarah.
"Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini," ungkap Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Hasan mengatakan nantinya publik bisa mengawasi para sejarawan dan melakukan koreksi terhadap sejarah yang mereka tulis.
"Dan untuk nanti kita pantau kita pelototi kita periksa bareng-bareng," ujarnya.
Hasan mengemukakan para sejarawan yang terlibat dalam penulisan sejarah merupakan sejarawan yang memiliki kredibilitas tinggi. Hasan menilai para sejarawan tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka untuk hal-hal yang tidak perlu.
"Jadi kekhawatiran kekhawatiran semacam ini mungkin bisa jadi diskusi tapi jangan divonis macam-macam dulu. Lihat saja dulu ya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para ahli sejarah dalam menulis sejarah Indonesia," tegas Hasan.
"Ini bukan menulis ulang tapi melanjutkan menulis sejarah Indonesia karena mungkin terakhir sejarah Indonesia ditulis tahun berapa? Tahun '98, tahun '97-'98 dan dari '98 ke sini tidak tidak ditulis lagi. Jadi kita lihat dulu mereka menulis apa sudah kita punya draft resminya nanti baru kita kita koreksi bareng-bareng," tambahnya.
Namun, Hasan tak menjawab saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap pernyataan Menteri Fadli yang kontrovesial atau tidak.
Hasan mengeklaim pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan atas penulisan sejarah oleh Kementerian Kebudayaan
"Kalau ada kritik dan masukan silakan, tapi kalau hanya pergunjingan-pergunjingan di media sosial ya, citra-citra negatif yang seperti yang Anda sebutkan, apalagi dari orang-orang yang kalau dia mengerti sejarah silakan dialog dengan para ahli sejarah," tandas Hasan. (Ykb/P-1)
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyiratkan bahwa Hasan Nasbi tidak jadi mengundurkan diri lantaran Presiden Prabowo tak merestui langkah tersebut.
Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana dan Komnas Perempuan menanggapi pernyataan Fadli Zon soal pemerkosaan massal.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Sebanyak 52 korban pemerkosaan, 14 pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual.
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
Serian mengingatkan, Indonesia tidak ingin disebut sebagai yang gagal dalam membangun politik ingatan yang sehat.
KETUA Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak punya empati terhadap korban. Fadli mengatakan pemerkosaan massal Mei 1998 tidak ada bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved