Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyebut tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berantakan. Hal itu dinyatakan setelah pemantauan yang dilakukan ICW di sejumlah sekolah di DKI Jakarta, selama dua pekan.
"Ada beberapa aspek distribusi, layanan, kemudian juga aspek transparansi, pengawasan dan sebagainya sebenernya itu masih sangat carut-marut. Misalnya calon perusahaan-perusahaannya, komposisi gizi dan lain sebagainya ternyata berbeda antar sekolah," kata Staf Divisi Riset ICW Eva Nurcahyani saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/4).
Lebih lanjut, ICW juga menemukan adanya perbedaan tempat makan di setiap sekolah. Hal itu memperlihatkan perbedaan metode klinis di setiap sekolah.
Selain itu, Eva menemukan adanya perbedaan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG merupakan pihak yang menjadi dapur umum tempat produksi makanan bergizi. Di lapangan, ditemukan adanya SPPG yang menjalin kontrak dengan pihak lain dan tidak dilaporkan.
"Seharusnya dari Badan Gizi Nasional (BGN) langsung ke SPPG, SPPG yang mengelola. Tetapi ada temuan, contohnya BGN ke SPPG, SPPG ternyata berkontak lagi kepada satu orang," katanya.
Eva juga menemukan harga per porsi makanan sebesar Rp15 ribu yang rinciannya ialah Rp7 ribu untuk operasional dan Rp8 ribu untuk makanan yang dimasak. Eva mengaku belum bisa memastikan adanya perbedaan harga per porsi makanan bergizi gratis tersebut. "Untuk itu kami belum bisa menggali lebih lanjut karena ada beberapa SPPG yang bisa digali, ada yang tidak," katanya.
Lebih lanjut, Eva mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman dan menerima aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Ia juga belum bisa memastikan apakah ada indikasi korupsi dalam program tersebut. Ia hanya berharap temuan ICW soal program MBG dapat dijalankan lebih baik oleh BGN.
"Harapannya dengan kita mengeluarkan mengeluarkan hasil pemantauan ini ya mereka bisa mendengar gitu ya, tapi kalau untuk konteks kita lapor ke Polri, ombudsman itu belum," pungkasnya. (M-1)
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan.
Kantor Bersama Satgas Percepatan Progtam MBG ini nantinya dijadikan tempat untuk para SPPG dalam mengecek dan berkoordinasi terkait kelancaran Program MBG di Kabupaten Bandung.
Dari 4.600 dapur gizi nasional yang bakal dibangun di Jabar, 4.000-an di antaranya sudah siap untuk dimulai pengerjaannya.
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi GratisĀ (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
UNICEF juga menyampaikan kebanggaannya menjadi bagian dari pelaksanaan MBG melalui dukungan teknis dan kehadiran di lapangan.
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
Kolaborasi ini tidak hanya menyajikan makanan yang lezat dan sehat, tetapi juga membangun kebiasaan makan bergizi secara berkelanjutan.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pengawasan berlapis. Salah satunya untuk mencegah kejadian seperti keracunan MBG kembali terulang.
Bimbingan menghadirkan sejumlah pembicara ahli dari berbagai institusi dan organisasi, seperti Kemendikdasmen, Kemenkes, akademisi, Badan POM, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved