Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk merapatkan barisan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo melalui sambungan telepon.
Cak Imin menyampaikan cerita itu ketika ditanya para jurnalis mengenai pembahasan selama acara halalbihalal di kediamannya pada Minggu (20/4) malam.
“Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin di rumah dinas Menko PM, Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (21/4).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa Presiden telah diundang untuk menghadiri acara halalbihalal bersama dirinya, dan saat menelepon turut mengucapkan selamat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa pembahasan antarmenteri dalam acara tersebut hanya terkait isu-isu umum.
“Umum semua ya. Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang dapat meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” jelasnya.
Sejumlah menteri yang hadir di acara tersebut, antara lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Ant/P-4)
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved