Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
"Kebijakan yang mengharuskan daftar calon legislatif harus memenuhi ketentuan 30% perempuan memang sudah diterapkan. Namun untuk memenuhi aturan itu juga tidak mudah dengan sejumlah tantangan yang ada," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4).
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan secara umum angka keterwakilan perempuan di DPR RI hanya sedikit mengalami peningkatan dari 20,5% di 2019 menjadi 21,9% pada 2024.
Pada dua pemilu terakhir itu capaian tertinggi keterwakilan perempuan di DPR RI yang diukur melalui indeks prestasi keterwakilan perempuan (jumlah kursi perempuan terpilih di satu partai dibagi perolehan kursi partai bersangkutan) tercatat 32,20% dan 28,99%.
Kedua capaian keterwakilan perempuan tertinggi dalam dua pemilu terakhir itu diraih oleh Partai NasDem.
Menurut Lestari, berdasarkan catatan KPU tersebut terlihat bahwa nilai-nilai kesetaraan untuk mewujudkan emansipasi perempuan yang diperjuangkan RA Kartni di masa lalu masih relevan untuk terus diperjuangkan.
Sejumlah pengamat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa mayoritas partai politik dan masyarakat belum memahami pentingnya untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah mengungkapkan, bila komposisi perempuan terus ditingkatkan pada bidang politik dan pengambil keputusan, kebijakan yang dilahirkan juga akan jauh lebih baik.
Memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di sektor politik, jelas Rerie, harus diwujudkan dengan langkah nyata yang mampu memberi pemahaman pentingnya nilai-nilai kesetaraan diterapkan dalam pengambilan keputusan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua pihak dapat berperan aktif dalam upaya meneruskan perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi perempuan di negeri tercinta ini. (*/I-2)
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan dasar akademis peserta didik harus dilakukan dengan sistem pendidikan yang berkelanjutan.
Bukan perempuan tidak bisa berdaya, melainkan memang kesempatan untuk berdaya sangat kurang karena stigma dan perempuan kerap terpapar multiperan.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
SITUS Patiayam menyimpan sejumlah peninggalan dan fosil yang mampu merangkai dan menggambarkan peradaban jutaan tahun lalu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved