Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian menindak tegas preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang kerap melakukan pungutan liar (pungli).
Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menegaskan komitmen Polri menindak aksi premanisme karena dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.
“Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mendorong investasi berkembang di Tanah Air. Artinya, polisi tegas saja, sampaikan ke para ormas agar tidak main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (17/3).
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mendorong petugas melakukan sweeping langsung ke lapangan, karena keberadaan preman sangat meresahkan masyarakat.
"Contoh kecil, urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan dan uang parkirnya? Ini kan meresahkan. Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, dan tentunya diperingatkan agar tidak mengulang kembali kelakuannya,” ujarnya.
Dia juga menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran sebagai ladang pungli. Hal itu dilakukan dengan berbagai modus.
“Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR lah, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itu kan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” tegasnya.
Selain memalak, Sahroni mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang melakukan sweeping warung makan yang buka di siang hari selama Ramadan. Padahal, keberadaan warung tersebut dibutuhkan oleh golongan tertentu.
"Mungkin ada nonmuslim, ibu hamil, orang sakit. Jadi mereka ini bertindak tidak jelas juga atas perintah agama yang mana. Saya minta ini diberantas juga,” pungkasnya. (Cah)
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Kantin Demokrasi dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk tetap nyaman digunakan oleh anggota yang mengenakan pakaian formal seperti jas.
Komisi III DPR sejatinya masih mendengar masukan terkait muatan di revisi KUHAP dari berbagai elemen. Yakni, advokat, ahli hukum, hingga mahasiswa.
Menurut dia, penyelidikan bersifat teknis. Karena setiap tindak pidana ada sisi teknis yang berbeda-beda.
ANGGOTA DPR RI dari Partai Nasdem, Rachmat Gobel, mengatakan ada perbedaan nyata antara membangun pabrik dan membangun industri.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyalurkan secara simbolis beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di sejumlah sekolah di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
SITUS Patiayam menyimpan sejumlah peninggalan dan fosil yang mampu merangkai dan menggambarkan peradaban jutaan tahun lalu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Senator Parlemen Turki, Av Serkan Bayram bersama delegasi berkunjung ke Kalimantan Tengah, Sabtu (14/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved