Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
HUBUNGAN Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) degan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas. Jokowi sempat geram karena disebut mengirim utusan misterius yang mengancam melakukan kriminalisasi ke PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan perpecahan disudahi.
"Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3.
Ketua DPR itu mengatakan bahwa banyak masalah bangsa yang perlu dicermati. Karena masalah yang harus dibereskan itu membutuhkan sinergi antarelemen bangsa.
"Bangsa ini perlu kita bangun, enggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama jadi semua yang mempunyai kontribusi yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini ya. Marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan," ucap Puan.
Dia juga mengajak untuk berpikir positif. Terlebih di bulan Ramadan saat ini.
"Ini di bulan Ramadan bulan yang penuh berkah marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif," ucap dia.
Jokowi menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus terkait adanya utusan yang mendatangi partai dan meminta agar dirinya tak dipecat. Jokowi menegaskan tak ada utusan seperti dinyatakan PDIP.
Jokowi terlihat geram saat menanggapi hal itu. Ia menuturkan bahwa dirinya selalu diam selama ini.
Namun ia mengingatkan bahwa diamnya ada batas. "Saya tu dah diam lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam, saya ngalah terus lho. Tapi ada batasnya," kata Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jumat, 14 Maret 2025.
Sebelumnya, Deddy menyebut sempat ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Menurutnya, utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi, sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto harus mundur. (P-4)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved