Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan hubungan partainya dengan Partai Demokrat sejatinya terjalin baik. Hal ini terlihat dari kerja sama yang digagas pada beberapa kontestasi politik serta di parlemen.
"Dari dulu ya, kalau kita lihat dari pilkada-pilkada maupun kegiatan di DPR antara PDI dan Partai Demokrat itu selalu menjaga posisi masing-masing dan tetap saling menghargai," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
Sementara, Aria tak bisa memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena hanya kedua tokoh itu yang mengetahuinya.
"Kalau mengenai Ibu dan Pak SBY saya kira yang tahu Pak SBY dan Ibu mereka sendiri, tapi PDI dan Demokrat selalu baik-baik saja," ujar Aria.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hadir dalam Kongres VI Partai Demokrat. Kehadiran Puan pada Kongres VI Partai Demokrat sejatinya menjadi kejutan. Terlebih Puan disambut SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Fah/P-3)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved